Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan berbagai apresiasi dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Jakarta.
Keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam penanganan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Tangerang, optimalisasi Reforma Agraria, serta pemberantasan mafia tanah menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas pencapaian yang telah dilakukan dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. “Kami mengucapkan terima kasih atas paparan sembilan program kerja Saudara Menteri. Kami mengapresiasi progres dan pencapaian yang telah dilakukan,” ujar Rifqinizamy dalam siaran resminya yang diterima Redaksi, Jumat (31/1/2025).
Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, juga menyoroti keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam pengelolaan anggaran 2024, terutama dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang melampaui target. “Kami mengapresiasi realisasi anggaran sebesar Rp7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir. Ini menunjukkan efektivitas dalam Redistribusi Tanah dan pemberantasan mafia tanah,” katanya.
Sementara itu, Taufan Pawe, anggota Komisi II lainnya, memuji langkah tegas Menteri ATR/BPN dalam membatalkan sertifikat bermasalah di kawasan Pagar Laut. “Sikap Pak Menteri yang berani membatalkan alas hak bermasalah patut diapresiasi,” ungkapnya.
Menanggapi apresiasi tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan komitmen kementeriannya untuk bekerja secara transparan dan maksimal dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan. “Kami akan menuntaskan semua persoalan ini dengan transparan dan menyampaikan informasi secara jelas kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi liar,” ujarnya.
Dengan dukungan dari Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dan mempercepat implementasi kebijakan pertanahan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Rapat itu dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Secara daring, rapat juga diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran.[÷]
About the Author
