“Cukup Sudah Kalimantan Dikeruk!” Jelani Christo Tantang Pemerintah: IKN Jangan Jadi Topeng Eksploitasi Baru
Jakarta – Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan kembali disorot dengan nada keras. Tokoh masyarakat adat Dayak, Jelani Christo, melontarkan kritik terbuka terhadap arah pembangunan yang dinilainya berpotensi mengulang sejarah panjang eksploitasi di Bumi Borneo.
Menurut Jelani, Kalimantan selama puluhan tahun menjadi “mesin energi” nasional melalui tambang batu bara dan ekspansi perkebunan sawit. Namun di balik kontribusi besar itu, masyarakat adat Dayak justru kerap berhadapan dengan konflik lahan dan tekanan terhadap hak ulayat.
“Cukup sudah Kalimantan dikeruk. Jangan jadikan IKN topeng eksploitasi baru. Jangan ulangi kesalahan yang sama,” tegasnya, Senin (23/2/2026).
Dari Lumbung Energi ke Pusat Kekuasaan
Ia menilai pemindahan ibu kota seharusnya menjadi momentum perubahan paradigma pembangunan. Bukan sekadar memindahkan gedung pemerintahan, melainkan memperbaiki relasi negara dengan masyarakat adat.
“Kalau pola lama tetap dipakai—investasi besar masuk, masyarakat adat tersingkir—maka IKN bukan simbol keadilan, tapi simbol ketimpangan baru,” ujarnya.
Jelani menekankan bahwa tanah bagi masyarakat Dayak bukan sekadar lahan proyek, melainkan ruang hidup yang menyatu dengan identitas dan sejarah leluhur.
Pesan Tegas: Stop PHP!
Dalam pernyataan yang langsung menyasar pemerintah pusat, Jelani menyampaikan pesan tanpa basa-basi.
“Pemerintah dengarkan suara kami. Hargai adat istiadat orang Dayak. Jangan pandang sebelah mata. Jangan beri kami harapan palsu. Jangan kasi PHP,” katanya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat Dayak tidak anti pembangunan dan tidak menolak kemajuan. Namun pembangunan, menurutnya, harus disertai perlindungan hak ulayat, transparansi tata ruang, dan pelibatan nyata masyarakat adat dalam setiap pengambilan keputusan strategis.
IKN di Ujian Moral
Jelani menyebut proyek IKN kini berada di ujian moral: menjadi tonggak keadilan nasional atau justru memperkuat luka lama akibat eksploitasi sumber daya alam.
“Bangun ibu kota boleh. Tapi jangan bangun di atas derita rakyat adat. Kalau negara ingin dihormati, hormati dulu tanah dan adatnya,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai kritik tersebut.