Kota Bekasi – Komisi III DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengunjungi Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka studi banding tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Ruang Pers Humas, Selasa (8/3/2022).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman sekaligus pemimpin rombongan Aprinaldi menjelaskan, kedatangan mereka adalah untuk konsultasi dan berdiskusi terkait kegiatan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam mencapai PAD Kota Bekasi.
“Kedatangan kami (DPRD) dalam rangka konsultasi dan _sharing_ tentang kegiatan pencapaian PAD di Pemkot. Bekasi yang nanti dapat menjadi tolak ukur ke depannya untuk kemajuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman. Tentu saja disesuaikan dengan regulasi,” ujar Aprinaldi.
Ia kemudian menanyakan peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi di bidang perhubungan, menara telekomunikasi, penerangan jalan, dan potensi pendapatan lainnya serta inovasi Pemkot Bekasi dalam pemungutan retribusi.
“APBD Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp 1,3 triliun dan target pendapatan 2022 sekitar Rp 128 miliar. Oleh sebab itu menjadi tugas kami dari legistlatif untuk meningkatkan PAD dengan menggali potensi, pajak retribusi, hingga inovasi pelayanan digital seperti pembayaran non tunai,” tambah Aprinaldi.
Bergantian memberikan sambutan mewakili Pemerintah Kota Bekasi, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Daerah Bapenda Roni Saroni. Ia menyampaikan apresiasi kepada Komisi III DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang menjadikan Kota Bekasi sebagai rujukan studi banding.
Ia menambahkan, Kota Bekasi mengandalkan pendapatan dari sektor jasa dan perdagangan sebagai PAD dan untuk itu, Pemkot Bekasi menempatkan unit pelaksanaan teknis daerah (UPTD) di setiap wilayah agar dapat mencapai optimalisasi PAD.
Menurut Roni, selama masa pandemi sektor pajak yang terdampak paling besar di Kota Bekasi adalah parkiran dan hiburan. Hal itu dikarenakan masyarakat banyak yang memilih tinggal di rumah dan mengandalkan jasa online. Ditambah beberapa tempat hiburan seperti bioskop pun tutup sementara.
Upaya lain yang sedang dilakukan oleh Pemkot Bekasi dalam pencapaian target PAD diantaranya menggali potensi dari _apartment service_ sebagai sumber pajak hotel, penertiban reklame tak berizin, perluasan tempat pembayaran pajak daerah, dan penagihan piutang pajak daerah dengan pemberian surat kuasa khusus (SKK) oleh Kejaksaan. Juga pembebasan PBB bagi pensiunan, pemberian relaksasi PBB dan administrasi PBB dalam rangka HUT ke-25 Kota Bekasi.
Hadir pula pada penerimaan kunjungan tersebut perwakilan dari Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Acara diakhiri dengan foto bersama dan tukar menukar cinderamata.
(Romo Kefas)
About the Author
