BANYUMAS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serius menangani problem stunting, guna mewujudkan generasi emas 2045. Kesungguhan ini, diwujudkan dalam kick off intervensi serentak pencegahan stunting 2024, di GOR Satria Purwokerto, Rabu (12/6/2024).
Dipimpin Plh Penjabat Gubernur Jawa Tengah Sumarno, kick off intervensi serentak pencegahan stunting ditandai dengan pemukulan kentongan. Acara tersebut, sekaligus memperingati Hari Keluarga Nasional ke-31, tingkat provinsi, yang dihadiri stakeholder terkait dari 14 kabupaten/kota yang berasal dari eks keresidenan Kedu, Pekalongan, dan Banyumas.
Menurut Sumarno, keluarga adalah sekolah pertama untuk membentuk sumber daya manusia.
“Kita kalau ingin menuju Indonesia Emas 2045, kuncinya berkaitan langsung dengan (kualitas) SDM,” tuturnya.
Sumarno mengatakan, Harganas ke-31 menjadi pengingat bagi semua pemangku kebijakan, turut menuntaskan sejumlah masalah terkait pembangunan keluarga berkualitas. Di antaranya, isu stunting, kemiskinan, dan pengangguran.
Khusus masalah stunting, Sumarno mengajak seluruh pihak mempercepat gerak penanganan. Dalam tataran peraturan, Pemprov Jateng telah merilis Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0002416. Beleid tertanggal 19 Maret 2024 itu mengamanatkan percepatan penurunan stunting.
Ditambahkan, satu bentuk nyata dari edaran tersebut, adalah dengan intervensi serentak pencegahan stunting. Melalui gerakan tersebut, input data anak yang bermasalah pada tinggi badan dan gizi lebih cepat, sehingga segera tertangani.
“Hasil evaluasi yang dilakukan, posyandu, PKK masih mengalami keterlambatan input data. Padahal, data penting untuk pengambilan kebijakan dasar. Dengan kick off ini kita melaksanakan intervensi dengan data, supaya hasilnya bisa segera diketahui,” ujarnya.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Jateng Yuni Rahayuningtyas mengatakan, intervensi serentak pencegahan stunting melibatkan kader posyandu juga PKK. Secara spesifik, sasaran program ini adalah anak di bawah lima tahun, ibu hamil, dan calon pengantin. Mereka akan diukur massa tubuh, tinggi, risiko anemia, kualitas pemberian gizi, guna mendapatkan data valid
Dijelaskan, intervensi itu dilakukan merata di 49.967 Posyandu yang ada di Jateng. Tidak hanya kader posyandu dan PKK, program tersebut juga melibatkan lurah/kades, hingga Babinsa dan Bhabinkamtimas.
“Jika dalam pencatatan ada anak, ibu hamil, dan catin mengalami masalah gizi, harus dikonsulkan ke tenaga kesehatan, supaya diverifikasi apa masalahnya. Setelah itu akan diintervensi sesuai masalah apakah hanya edukasi, Pemberian Makanan Tambahan atau tindakan lain yang diresep (rekomendasi) dokter,” jelasnya.
Yuni menjelaskan, intervensi akan terus dipantau. Tidak hanya pada Juni, nantinya program ini akan berlanjut di bulan-bulan selanjutnya. Dengan demikian, data yang diperoleh selalu update dan berkualitas.
“Kalau tiap bulan bisa dipantau pertumbuhan anak, jadi bukan hanya Juni. Bulan Juni hanya momentum menggerakkan masyarakat, sehingga seluruh anak, ibu hamil, dan catin harus datang ke Posyandu,” pungkas Yuni.
Ketua Bidang I TP PKK Provinsi Jawa Tengah Indah Sumarno tak menampik, dengan program tersebut, PKK dengan sumber daya manusia kader yang luar biasa, mempunyai tugas berat. Mereka mesti mendata dan mengukur calon sasaran, baik remaja, anak di bawah lima tahun, ibu hamil, hingga calon pengantin. Selanjutnya, ketika menemukan potensi stunting, mesti segera melakukan intervensi pencegahan stunting.
Menurutnya, para kader harus bekerja sama dengan pemerintah desa dan kecamatan, untuk membuka layanan posyandu dengan sebaik-baiknya, memberikan layanan kepada masyarakat, maupun mendorong pembiasaan hidup bersih dan sehat. Dengan begitu, diharapkan nantinya program intervensi pencegahan stunting bisa tercapai.
“Dari PKK, kita menggerakkan semua kader untuk bersama-sama secara guyub, mendukung program tersebut,” tandas Indah (***)
About the Author
