Jakarta – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengalokasikan 20 persen Dana Desa atau sekitar Rp16 triliun dari Rp71 Triliun pada 2025 untuk mewujudkan target swasambada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Alokasi dana itu telah dicantumkan dalam 12 aksi prioritas yang akan dilakukan Kemendes PDT, dimana ketahanan pangan lokal desa atau swasembada pangan berada di urutan kedua setelah Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas pertama.
“Dari 12 aksi itu sudah kami cantumkan swasembada pangan, aksi yang kedua yaitu ketahanan pangan di tingkat desa atau lumbung desa, itu sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional,” kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam keterangannya terkait Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan di Gedung Negara Grahadi, Komplek Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, pada Selasa (7/1/2025).
Menurutnya Yandri, pihaknya telah menandatangani Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2025 yang mencantumkan alokasi serendah-rendahnya 20 persen Dana Desa untuk swasembada pangan.
Dalam Peraturan Menteri tersebut, Desa diwajibkan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan menjadikan keberadaan BUMDes untuk mewujudkan perputaran uang di desa.
Regulasi ini akan dijabarkan lebih detail sebagai Petunjuk Teknis atau modul untuk memastikan 20 Persen Dana Desa untuk Ketahanan Pangan agar anggaran yang telah dikucurkan dapat tepat sasaran, produktif dan dirasakan langsung oleh warga desa.
“Jelas ini petunjuknya, sangat terang benderang, tidak ada celah kira-kira Kepala Desa untuk bermain, sehingga jangan sampai dana yang besar Rp16 triliun itu tidak ada jejaknya, Pak. Jadi selama ini kami pantau, kami evaluasi Dana Desa untuk ketahanan pangan itu dibagikan kepada masyarakat ini tidak lagi yang konsumtif tapi yang produktif,” ujarnya.
Yandi menekankan perlunya kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga terkait serta para pemangku kepentingan (stakeholder), baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga level desa untuk turut andil dalam merealisasikan program tersebut.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, mengatakan, rakortas ini dilakukan untuk memperkuat sinergitas antar Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah untuk menyukseskan program Swasembada Pangan yang ditargetkan terwujud pada 2027.
Menurutnya, Swasembada Pangan merupakan program prioritas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, sehingga perlu adanya kolaborasi dan koordinasi yang intens antar Kementerian dan Lembaga dalam menyukseskan dan mempercepat program Swasembada pangan ini.
“Kita rapat koordinasi ini yang paling utama adalah bahwa kita harus merasa, meyakini dan menyadari bahwa kita ini satu tim, kepentingan merah putih di atas segala-galanya. Ibarat sepak bola, kita satu tim kesebelasan, kalau ada satu tim kesebelasan gol bunuh diri, kalah kita, karena kerja kita ini satu kesatuan,” pungkas Menko Pangan.
Turut hadir mendampingi Mendes Yandri, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Samsul Widodo dan Staf Khusus Menteri Khoirul Huda dan Muhammad Afif Zamroni.
Sementara itu, anggota Kabinet Merah Putih yang hadir yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Mendagri Bima Arya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Sekjen Kemenhut Mahfudz, PJ Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, serta Bupati se-Jawa Timur. [R_KFS74D]
About the Author
