Kota Bogor – Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menghadiri pertemuan strategis bersama Gubernur Jawa Barat dalam acara Sinergi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Aula Husni Hamid, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Karawang, Selasa (4/3/2025).
Adit mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan inisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemangku kebijakan demi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Jawa Barat, termasuk di Kota Bogor.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Bogor yang merupakan wakil rakyat Bogor Timur dan Bogor Tengah ini menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi yang erat dengan pemerintah provinsi guna memastikan kebijakan pembangunan yang selaras antara tingkat kota dan provinsi.
Ia menekankan bahwa kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, baik di tingkat kota maupun provinsi, menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami di DPRD Kota Bogor siap mendukung dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam berbagai program pembangunan. Sinergi ini sangat penting agar kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kota Bogor,” ujar politisi PKS ini.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam arahannya menekankan pentingnya pendekatan yang lebih fleksibel dalam tata kelola pemerintahan.
Ia mengaku lebih memilih turun langsung ke lapangan dan berdiskusi dengan masyarakat dibandingkan hanya mengandalkan rapat formal.
“Saya mengubah rapat dengan pola ngobrol, tapi tetap menghasilkan solusi,” ujarnya.
Selain itu, Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya perubahan tata ruang, terutama di wilayah yang mengalami banjir. Ia mengusulkan konsep pembangunan rumah panggung dengan desain tinggi 2,5 meter sebagai solusi adaptasi terhadap bencana.
“Saya ingin mengembalikan kawasan konservasi ke fungsinya. Jika lahan perkebunan sudah tidak menghasilkan, jangan diusik. Pembangunan harus berangkat dari kedekatan kita dengan alam,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat juga menekankan perubahan dalam pengelolaan tenaga kerja. Ia meminta setiap desa memiliki operator yang bertugas menginput data tenaga kerja berdasarkan pendidikan dan keahlian.
Dengan sistem ini, perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja bisa langsung melihat data yang tersedia tanpa proses berbelit.
Selain itu, Dedi Mulyadi mengkritik pola distribusi bantuan sosial yang sering kali dipolitisasi. Ia mengusulkan agar pembagian bantuan dilakukan dengan cara diantarkan langsung ke rumah penerima, sebagaimana tradisi leluhur Sunda saat berbagi menjelang lebaran.
“Kebiasaan mengumpulkan warga untuk menerima bantuan itu hanya jadi ajang pamer. Contohlah leluhur kita, makanan itu diantar langsung ke rumah yang membutuhkan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa perusahaan di Jawa Barat tidak boleh dipaksa memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) di luar ketentuan yang sudah diatur pemerintah. Jika ada ormas atau LSM yang meminta THR ke perusahaan, Gubernur meminta agar ASN yang menghadapinya.
“Perusahaan sudah membayar pajak,” tegasnya.
Sejumlah isu strategis turut dibahas dalam pertemuan ini, di antaranya penguatan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, keamanan dan ketertiban, serta akselerasi program-program unggulan daerah.
Ketua DPRD Kota Bogor juga menyoroti perlunya dukungan provinsi dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Bogor, terutama dalam aspek transportasi dan tata ruang perkotaan.
“Saya berkeyakinan bahwa pertemuan ini mampu menghasilkan hubungan yang kompak secara vertikal sehingga kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat semakin mudah tercapai,” tutup Adityawarman Adil. [R_KFS74D]
About the Author
