Ketua Umum SPASI Jelani Christo: Kasus Hilangnya Iptu Tomi Marbun Harus Jadi Evaluasi Sistem Perlindungan Internal Aparat
Jakarta, 5 Februari 2026 – Ketua Umum SPASI sekaligus kuasa hukum keluarga Iptu Tomi Samuel Marbun, Jelani Christo, S.H., M.H., menilai gugatan Citizen Lawsuit yang diajukan keluarga korban harus menjadi momentum evaluasi terhadap sistem perlindungan internal aparat negara.
Gugatan tersebut didaftarkan pada Rabu (4/2/2026) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus setelah hilangnya Iptu Tomi yang dilaporkan terjadi saat menjalankan operasi penindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Barat hingga kini belum menemukan kepastian.
Jelani: Kasus Ini Tidak Boleh Dipandang Sebagai Peristiwa Tunggal
Dalam keterangannya kepada media, Jelani menegaskan bahwa hilangnya aparat negara dalam tugas berisiko tinggi perlu dilihat sebagai persoalan sistem, bukan hanya peristiwa individual.
Menurutnya, setiap aparat negara yang menjalankan tugas memiliki hak atas perlindungan maksimal, baik secara operasional maupun hukum.
Ia menilai negara harus memastikan sistem perlindungan aparat berjalan efektif agar peristiwa serupa tidak terulang.
Dorong Reformasi Sistem Perlindungan Aparat
Sebagai Ketua Umum SPASI, Jelani menyebut Citizen Lawsuit merupakan langkah hukum strategis untuk mendorong evaluasi sistem perlindungan aparat negara.
Ia menilai gugatan tersebut menjadi sarana untuk memastikan penyelenggara negara menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan terhadap aparat yang bertugas di wilayah berisiko tinggi.
Menurut Jelani, mekanisme hukum tersebut juga mencerminkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat pengawasan terhadap sistem penegakan hukum.
Jelani Christo dikenal sebagai advokat yang aktif menangani berbagai perkara hukum strategis yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum, serta advokasi terhadap korban ketidakadilan hukum.
Sebagai Ketua Umum SPASI, Jelani kerap terlibat dalam berbagai gerakan advokasi yang mendorong reformasi sistem penegakan hukum dan penguatan perlindungan terhadap aparat maupun masyarakat sipil.
Dalam perjalanan karier hukumnya, Jelani juga dikenal aktif memberikan pendampingan hukum dalam sejumlah perkara yang mendapat perhatian publik, khususnya yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum.
114 Advokat Dinilai Bukti Keseriusan Penegakan Hukum
Jelani juga menyoroti keterlibatan Tim Bantuan Hukum dan Pencari Keadilan yang terdiri dari 114 advokat dalam mengawal gugatan tersebut.
Ia menilai dukungan advokat dalam jumlah besar menunjukkan keseriusan kalangan praktisi hukum dalam mengawal penyelesaian kasus secara transparan dan objektif.
Menurutnya, keterlibatan tersebut juga menjadi bentuk solidaritas terhadap perlindungan aparat negara.
Kasus Dinilai Berdampak pada Kepercayaan Aparat
Jelani menyebut penyelesaian perkara ini tidak hanya berdampak pada keluarga korban, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan aparat negara terhadap sistem perlindungan internal.
Menurutnya, kepastian hukum dalam perkara tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga moral dan rasa aman aparat dalam menjalankan tugas.
Harapan Terhadap Proses Persidangan
Jelani berharap proses persidangan dapat berjalan secara profesional, transparan, dan objektif. Ia menegaskan bahwa keluarga berharap proses hukum mampu memberikan kepastian yang selama ini dinantikan.
Ia juga berharap perkara ini dapat menjadi momentum perbaikan sistem perlindungan aparat negara di masa mendatang.
Jurnalis: Romo Kefas