REMBANG – Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen tangani kemiskinan, khususnya terkait rumah tidak layak huni (RTLH).
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Rembang Mochamad Hanies Cholil Barro’, pada musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), di Pendapa Kecamatan Rembang, Rabu (12/3/2025). Dikatakan, pihaknya akan berupaya memberikan bantuan bagi warga yang tinggal di rumah dalam kondisi memprihatinkan, terutama yang hampir roboh.
“Bupati Rembang, Harno telah menegaskan, bahwa tidak boleh ada rumah warga yang nyaris roboh dan masyarakat yang tidak bisa makan sama sekali. Ini jangan sampai ada di Kabupaten Rembang,” ujarnya.
Untuk itu, wabup meminta para kepala desa, untuk melakukan pendataan secara akurat terkait warga yang tinggal di rumah tidak layak huni, termasuk mereka yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
“Bantuan (rehab) RTLH diberikan berdasarkan tingkat keparahannya. Jangan sampai ada rumah yang kondisinya sangat parah, hingga jika diinjak ayam saja bisa roboh. Ini harus diidentifikasi serius oleh kepala desa. Pak Bupati komitmen akan hal ini,” tegasnya.
Meski demikian, wabup mengakui, permasalahan data masih menjadi kendala utama dalam penyaluran bantuan. Ia menyoroti, ketidaktepatan dalam pendataan yang menyebabkan bantuan sering kali tidak tersalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
“Trouble kita selama ini kan data. Data tidak valid dan sebagainya. Sehingga, apa yang seharusnya diberikan pemerintah, terkadang tidak sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang, Afan Martadi mengungkapkan, pada 2025, Pemkab Rembang mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk program bantuan RTLH. Dana tersebut diproyeksikan dapat membantu perbaikan sekitar 1.000 rumah tak layak huni.
“Itu bantuan dari kabupaten, sementara untuk alokasi dari pemerintah provinsi saat ini belum terkonfirmasi,” imbuhnya.
Afan juga menjelaskan, bantuan rehab RTLH bersifat stimulan. Artinya, selain dana dari pemerintah, diperlukan partisipasi dan gotong royong dari masyarakat serta pemerintah desa, agar program ini berjalan efektif.
“Sifatnya stimulan, jadi kalau kemarin ada bantuan Rp10 juta hingga Rp20 juta kan tidak mungkin untuk bedah rumah. Makanya, kontribusi gotong royong dan partisipasi masyarakat serta desa sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Wabup berharap, dengan adanya komitmen pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat, program bantuan rehab RTLH ini dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di Rembang, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.