KOTABEKASI – DPRD Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi baru saja menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan ini menandai langkah penting dalam perencanaan pembangunan kota yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Acara bersejarah ini berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi.
Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, yang mendampingi Wali Kota Tri Adhianto, menyampaikan bahwa kesepakatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi cerminan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang selaras dengan aspirasi warga dan kemampuan finansial daerah. Beliau juga menekankan pentingnya menjaga kemitraan yang solid antara eksekutif dan legislatif sebagai modal utama membangun Kota Bekasi di masa depan.
“Dengan disahkannya KUA-PPAS 2026, kami optimis pembangunan Kota Bekasi akan semakin terarah dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh warga,” ujar Wawali Harris Bobihoe. “Kami akan terus bekerja keras untuk mewujudkan visi Kota Bekasi yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.”
Dalam sambutannya, Wawali Harris Bobihoe juga menyoroti tantangan ekonomi nasional yang menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam merancang kebijakan fiskal. Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk menyesuaikan diri dengan dinamika ini melalui pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel, memastikan setiap anggaran memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Penandatanganan KUA-PPAS 2026 ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi pembangunan Kota Bekasi yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup seluruh warganya.
Jurnalis: Vicken Highlanders
Editor: Romo Kefas