KPK Beri Sinyal Positif ke Bekasi: Skor MCP 83, APBD Dinilai Transparan dan Minim Celah Korupsi
KOTA BEKASI — Upaya Pemerintah Kota Bekasi membenahi tata kelola keuangan daerah mulai menuai pengakuan nasional. Dalam evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang dilakukan , Kota Bekasi mencatat skor 83 untuk pengelolaan APBD 2025 dan resmi masuk zona hijau.
Capaian tersebut menempatkan Bekasi sebagai salah satu daerah dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas anggaran yang dinilai baik. Penilaian MCP KPK dikenal sebagai instrumen strategis pencegahan korupsi yang memotret langsung potensi risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Wali Kota Bekasi menegaskan bahwa skor tersebut bukan tujuan akhir, melainkan pijakan untuk memperkuat pemerintahan yang bersih dan melayani.
“Zona hijau adalah kepercayaan yang harus dijaga. Ini menjadi pengingat bagi kami agar setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan publik,” ujarnya, Kamis (8/1/2025).
Bukan Sekadar Nilai, Tapi Sistem Pencegahan
Tri menjelaskan, MCP KPK menilai delapan area krusial, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset daerah, hingga efektivitas pengawasan internal. Menurutnya, evaluasi ini membantu pemerintah daerah menutup celah korupsi sejak tahap perencanaan, bukan hanya saat masalah muncul.
“Penguatan sistem jauh lebih penting daripada sekadar penindakan. Di situlah MCP berperan,” tegasnya.
Transparansi untuk Kepercayaan Publik
Pemerintah Kota Bekasi menilai capaian ini sebagai modal penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap APBD. Dengan sistem yang semakin transparan dan terukur, Pemkot berharap setiap rupiah anggaran dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh warga.
Ke depan, Pemkot Bekasi berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi KPK agar kualitas pengelolaan APBD terus meningkat dan selaras dengan prinsip pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.
Jurnalis: Vicken Highlanders
Editor: Romo Kefas