Ditulis oleh Kefas Hervin Devananda – Mantan Caleg PSI untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 8
Bogor – Dalam dunia politik, kekuatan figur sering kali menjadi energi yang mampu menggerakkan gelombang dukungan publik secara masif. Karisma seorang pemimpin dapat menjadi simbol harapan, legitimasi moral, bahkan fondasi kemenangan elektoral. Namun, sejarah politik juga berulang kali menunjukkan bahwa partai yang terlalu bergantung pada satu figur berisiko kehilangan daya tahan ideologis ketika momentum personal tersebut mulai meredup. Di titik inilah kedewasaan sebuah partai diuji: apakah ia mampu menjadikan figur sebagai inspirasi, atau justru menjadikannya satu-satunya tiang penyangga eksistensi politik.
Fenomena tersebut mengemuka setelah instruksi Ketua Harian , , yang meminta seluruh kader partai secara aktif memproduksi konten positif tentang di media sosial. Instruksi itu sekaligus menegaskan arah komunikasi politik partai yang menempatkan Jokowi sebagai figur utama dan panutan partai. Langkah tersebut secara organisasi merupakan strategi politik yang sah, tetapi tetap membuka ruang refleksi kritis tentang arah kemandirian gagasan dan masa depan kelembagaan partai.
Tidak dapat disangkal, selama satu dekade memimpin Indonesia (2014–2024), Joko Widodo meninggalkan jejak kebijakan yang cukup kuat dalam pembangunan nasional. Pemerintahannya dikenal luas melalui percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk ribuan kilometer jalan tol, pengembangan bandara, pelabuhan, serta transportasi massal di berbagai kota besar. Infrastruktur tersebut berperan penting dalam memperkuat konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain pembangunan fisik, pemerintahan Jokowi juga mendorong reformasi layanan publik melalui digitalisasi birokrasi dan penyederhanaan sistem perizinan investasi. Dalam sektor ekonomi, kebijakan hilirisasi sumber daya alam menjadi strategi besar untuk meningkatkan nilai tambah industri nasional, khususnya dalam pengolahan mineral strategis seperti nikel. Program perlindungan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, serta berbagai bantuan sosial menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan masyarakat terhadap tekanan ekonomi.
Kepemimpinan Jokowi juga diuji saat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah menjalankan program vaksinasi nasional dalam skala besar serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis global. Berbagai survei nasional menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi selama menjabat berada dalam kategori tinggi, bahkan sering kali melampaui angka 70 persen. Pasca tidak lagi menjabat, pengaruh elektoral Jokowi masih dinilai memiliki daya magnet politik yang kuat dalam dinamika politik nasional.
Namun justru karena besarnya pengaruh tersebut, muncul pertanyaan kritis mengenai arah konsolidasi politik PSI yang terlihat sangat bertumpu pada figur Jokowi. Dalam praktik demokrasi modern, partai politik idealnya dibangun di atas fondasi gagasan, platform kebijakan, serta sistem kaderisasi yang berkelanjutan. Ketika partai terlalu menitikberatkan pada figur tertentu, risiko yang muncul adalah melemahnya identitas ideologis partai serta ketergantungan terhadap popularitas personal.
Kondisi tersebut semakin kompleks karena dukungan terhadap PSI juga banyak bersandar pada jaringan relawan politik yang dikenal militan dalam mengawal figur Jokowi. Militansi relawan memang menjadi kekuatan mobilisasi opini publik yang efektif, terutama dalam ruang digital. Namun loyalitas relawan pada dasarnya bersifat personalistik dan tidak selalu terintegrasi dalam sistem kaderisasi partai yang berkelanjutan.
Ketergantungan pada basis relawan figuratif berpotensi menciptakan kerentanan struktural. Loyalitas yang berorientasi individu dapat menyulitkan partai dalam membangun fondasi organisasi yang stabil. Militansi relawan sangat efektif dalam momentum elektoral, tetapi belum tentu mampu menjadi motor pengembangan ideologi, riset kebijakan, dan regenerasi kepemimpinan.
Di sisi lain, pendekatan politik yang terlalu berpusat pada figur populer juga berpotensi menghambat inovasi gagasan. Partai politik sejatinya merupakan ruang produksi ide, perumusan kebijakan publik, serta laboratorium kader kepemimpinan masa depan. Jika partai terlalu larut dalam bayang-bayang figur sentral, potensi lahirnya pemimpin baru dari internal partai dapat terhambat.
Publik Indonesia saat ini juga semakin rasional dalam menilai partai politik. Masyarakat tidak lagi hanya melihat siapa yang didukung, tetapi juga menilai kualitas gagasan dan solusi konkret terhadap persoalan aktual seperti ketimpangan ekonomi, reformasi hukum, lapangan kerja, hingga dampak transformasi teknologi terhadap kehidupan sosial.
Instruksi narasi politik yang bersifat seragam kepada kader juga berpotensi mempersempit ruang dialektika internal partai. Demokrasi internal yang sehat justru membutuhkan ruang kritik konstruktif, evaluasi kebijakan, serta pertukaran gagasan sebagai bagian dari proses pendewasaan organisasi. Tanpa ruang tersebut, partai berisiko kehilangan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial-politik yang bergerak cepat.
Otokritik terhadap arah strategi PSI bukan dimaksudkan sebagai bentuk delegitimasi politik, melainkan sebagai pengingat bahwa partai politik yang matang harus mampu menyeimbangkan penghormatan terhadap figur nasional dengan pembangunan identitas politik yang mandiri. Mengintegrasikan warisan kepemimpinan Jokowi dengan penguatan platform kebijakan berbasis riset, kaderisasi kepemimpinan, serta inovasi program sosial-ekonomi dapat menjadi strategi yang lebih berkelanjutan.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kompetisi antar partai, tetapi juga oleh kemampuan partai dalam mengelola pengaruh figur, militansi relawan, serta kemandirian gagasan. Partai yang hanya bertumpu pada popularitas tokoh berisiko menjadi kendaraan politik sesaat. Sebaliknya, partai yang mampu melahirkan ide besar, kader berkualitas, dan visi jangka panjang berpeluang menjadi institusi demokrasi yang kokoh, melampaui pergantian figur dan dinamika kekuasaan.
Magnet figur memang dapat menjadi pintu masuk penguatan partai. Namun pertanyaan besarnya tetap menggantung: ketika magnet itu suatu saat memudar, mampukah PSI benar-benar berdiri dengan kaki sendiri?
About the Author
