Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menerima kunjungan dari Country Representative United Nations Population Fund (UNFPA) Hassan Mohtashami.
Kunjungannya pada Selasa (7/1/2025) Pratikno menyambut baik dukungan yang diberikan UNFPA dalam program pembangunan kependudukan di Indonesia.
“Untuk ke depannya, dengan keterlibatan UNFPA dalam mendukung program pembangunan kependudukan agar dibuat pula sekretariat bersama pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) bersama BKKBN, Bappenas, dan stakeholder terkait,” kata Pratikno.
Hal ini sejalan dengan amanat Perpres 153 Tahun 2014 dimana Menko PMK sebagai Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK.
GDPK adalah arahan kebijakan pembangunan kependudukan jangka panjang untuk mengawal lima pilar pembangunan kependudukan dalam rangka mencapai target pembangunan kependudukan di Indonesia.
“Saya mengapresiasi dukungan UNFPA untuk pembangunan kependudukan Indonesia. Kedepannya kita akan membuat joint secretariat, dimana Kemenko PMK berperan sebagai orkestrator dalam pemajuan pembangunan kependudukan ini,” kata Pratikno.
Country Representative United Nations Population Fund (UNFPA) Hassan Mohtashami menyampaikan, pada 2035 merupakan momen optimis bagi dinamika penduduk Indonesia.
Indonesia diproyeksikan memasuki era bonus demografi yang diiringi dengan penurunan total fertility rate, sehingga menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat
Penurunan fertility rate mencerminkan keberhasilan Indonesia dalam berbagai upaya program keluarga berencana, peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan reproduksi.
Hassan Mohtashami menyampaikan, tingkat angka fertilitas di Indonesia juga masih on the track jika dibandingkan dengan negara lainnya.
Dalam kaitannya dengan pembangunan kependudukan di Indonesia, ia mengusulkan sejumlah intervensi yang bisa memaksimalkan bonus demografi, antara lain peningkatan kualitas kesehatan dan Pendidikan untuk meningkatkan produktivitas kelompok muda, termasuk keluarga berencana.
Saat ini GDPK sedang disusun kembali secara teknis oleh KemendukBangga dan Bappenas sejalan dengan dilaksanakannya revisi Perpres 153 Tahun 2014. GDPK akan disusun dengan mempertimbangkan pendekatan National Transfer Account (NTA) yang menghitung aliran ekonomi antar kelompok umur secara sistematik dan komprehensif.
Sehingga diperoleh data dasar ekonomi untuk mempelajari generational economy yang diwujudkan dengan mengandalkan transfer dan aset antargenerasi.
“Kebijakan Pembangunan kependudukan dalam rangka mengoptimalkan bonus demografi dapat disusun berbasis bukti dengan menggunakan data NTA yaitu dengan memanfaatkan kombinasi dari youth dividend, silver generation dividend, dan gender dividend yang dapat meningkatkan partisipasi perempuan di dalam angkatan kerja Indonesia,” ujar Hassan.[R_KFS74D]
About the Author
