Jakarta – Partai UKM Indonesia menilai resuffle kabinet Tim Ekonomi Indonesia Maju Presiden Jokowi – Wapres KH Ma’ruf Amin sangatlah penting ditengah inflasi dan situasi ekonomi yang merosot. Daripada sekedar wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan Pemilu 2024, yang harus diakhiri.
“Ngurusin wacana yang hanya cek sound Pemilu 2024 tak ada untungnya. Sudah jelas merubah konstitusi itu tidak mudah, lebih baik resuffle kabinet dan pecat Tim Ekonomi yang gagal,” kata Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia, Selasa malam (12/04/2022) usai Konferensi Pers Bersama Jaringan Aktivis Pergerakan (Jakper) di Resto Handayani, Jl. Raya Matraman 45 Jakarta.
Dalam acara Jakper Syafrudin Budiman menyamakan sikap dengan beberapa aktivis yang hadir. Diantaranya Syafrudin Budiman SIP Politisi Muda/Aktivis 98/Mantan Ketua DPP IMM, Edi Homadi Mantan Aktivis Eksponen HMI, Ahmad Rouf Qusairy Mantan Aktivis PB PMII/Aktivis Baper, Ibrahim dari KSD dan Faris dari GPII. Selain itu Wasil dari KAMPUD dan Ahmad Wahid dari KMI.
Menurut Syafrudin Budiman yang Mantan Akivis 98 asal Surabaya ini menilai, reaksi dan tuntutan mahasiwa sah-sah saja dalam era demokrasi. Dimana menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan Presiden Tiga Periode.
Bahkan, ia mengaku termasuk aktivis yang menolak hal tersebut. Baik perpanjangan tunda Pemilu 2024 dan Presiden Tiga Periode.
Namun kata dia, Presiden Jokowi sudah tegas menolak menunda Pemilu 2024 dan jabatan Presiden Tiga Periode. Untuk itu Gus Din sapaan akrabnya, meminta para mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya menyudahi polemik ini.
“Presiden Jokowi sudah tegas menolak wacana tersebut. Jadi kita sekarang fokus mendukung pemerintah melakukan pemulihan ekonomi dan melanjutkan capaian-capaian ekonomi lainnya,” ujar Gus Din.
Katanya, diharapkan Presiden Jokowi kedepan bisa merombak atau meresuffle tim kabinet di bidang ekonomi. Dimana pemecahan persoalan perekonomian lebih penting dari sekedar wacana yang sudah dijawab Presiden Jokowi.
“Mari kita berikan kepercayaan kepada Jokowi untuk merombak kabinetnya. Kedepan disisa dua tahun masa jabatan Presiden Jokowi harus dikongkritkan pada kesejahteraan dan pengurangan angka kemiskinan,” ucap Gus Din.
Dirinyaz khawatir bahwa aksi-aksi demontrasi menolak penundaan Pemilu 2024 dan jabatan Presiden Tiga Periode menjadi rentan ditunggangi kelompok politik tertentu. Baik yang menunggangi dalam negeri maupun luar negeri.
“Saya khawatir ini dalam rangka untuk membangun narasi yang menjatuhkan (downgrade) pemerintah. Sehingga mereka mendapatkan keuntungan secara politik guna memperebutkan kekuasaan pada Pemilu 2024,” jelas Sarjana Ilmu Politik Lulusan Fisipol Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini.
Terakhir kata Gus Din, menyikapi kondisi tersebut, dirinya bersama Aktivis yang ada di Jakper berkomitmen untuk mengembalikan semangat, spirit, dan subtansi kebebasan berpendapat. Dimana sebagai prinsip demokrasi harus dikembalikan pada koridor yang sebenarnya.
“Dalam era demokrasi modern berbasis Pancasila dan UUD 1945 ini, kemerdekaan meyampaikan pendapat di muka umum diperbolehkan kepada siapapun. Akan tetapi harus menggunakan nalar sehat, mematuhi hukum dan bertanggungjawab atas pendapatnya,” pungkas Gus Din. (red)
About the Author
