Jakarta – Hari Pers Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Februari, bukti perhatian pemerintah kepada insan pers. Namun pers saat ini semakin memiliki beban tugas yang cukup berat, memasuki era new media. Meskipun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai organisasi para insan pers yang lahir 66 tahun lalu, perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tak bisa diabaikan. Pers seperti penyuluh dalam kegelapan, sesuai tugasnya memberikan edukasi, informasi, hiburan, dan kontrol sosial kepada rakyat Indonesia,” ujar Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menyambut Hari Pers Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Februari sebagaimana diputuskan dalam Keputusan Presiden No 5 Tahun 1985.
Secara institusi, dirinya mengapresiasi dan berterima kasih atas kerja para pewarta yang terus membantu pemberitaan berbagai pencapaian pembangunan, dan termasuk didalamnya muatan dukungan dan masukan. “Pers harus tetap kritis agar pemerintah bisa memperbaiki kekurangan dan terus meningkatkan capaian program. Dengan masukan yang konstruktif dari insan media massa, pemerintah dan ormas dapat terus berbenah dan maju,” ungkapnya.
Menurut KH Chriswanto, pers sebagai fungsi kontrol sosial membuat pemerintah melihat pojok-pojok wilayah yang tidak tersentuh pembangunan. Pemerintah juga bisa secara langsung mendapat respon dari masyarakat mengenai kebijakannya, “Hal tersebut sangat membantu pemerintah dalam membangun negeri ini,” imbuh dia
Ia juga mengatakan, pers sangat membantu pembentukan masyarakat madani agar organisasi kemasyarakat (Ormas) bisa maksimal membantu pemerintah. Bahkan sebaliknya, pers juga mengontrol keberadaan dan fungsi ormas itu sendiri.
Pers selama ini, menurut dia sudah sanggup melaksanakan tugasnya sebagai tiang keempat demokrasi, “Dengan kebebasan pers saat ini, sebagai ormas Islam, kami mendukung media yang menyalurkan kebebasan berpendapat dan berbicara sebagai syarat mutlak demokrasi,” paparnya. Namun ia mengingatkan, kebebasan tersebut diiringi dengan rasa tanggung jawab yang besar, dalam mengedepankan kepentingan masyarakat serta keutuhan bangsa dan negara.
Senada dengan KH Chriswanto Santoso, tantangan era new media menurut Ketua DPP LDII Koordinator Bidang Komunikasi, Informasi, dan Media (KIM) DPP LDII, Rulli Kuswahyudi mengandung tanggung jawab yang lebih besar lagi dalam era new media atau media baru.
“Era ini ditandai dengan penggunaan internet dalam menyebarkan informasi dengan multiplatform, salah satunya media sosial. Pers dan masyarakat saat ini bersama-sama menggunakan media sosial. Akhirnya media sosial menjadi ruang publik, dari berita penting atau sekadar gosip bahkan hoaks,” ujar Rulli.
Menurut Rulli, tak bisa dipungkiri kini kerja wartawan kian mudah dengan adanya media sosial. Wartawan tinggal memantau isu yang sedang tren, atau mencari kutipan para tokoh, kemudian diolah menjadi tulisan, “Kerja pers yang kian mudah ini, jangan sampai menumpulkan analisis. Hanya mengisi berita dengan kutipan. Tapi masyarakat perlu edukasi yang mendalam atas sebuah isu,” kata dia.
Bahkan, hanya karena mengejar pembaca di media sosial, beberapa media melakukan umpan klik atau clickbait, hanya untuk membuat orang penasaran. Atau sebaliknya, sudah lahir rasa kebencian dengan membaca judul.
Rulli berharap pada era new media, media massa tak hanya mengejar sensasi sejak dari judul hingga isi, agar beritanya banyak dibaca. Menurutnya, masyarakat tetap membutuhkan edukasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi, “Sebagai suluh dalam gelap, media yang berkualitas pasti terus ditunggu dan pasti jadi bahan perbincangan di media sosial,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, agar dalam pemberitaan para pewarta berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dan kaidah-kaidah jurnalistik. Salah satunya, tidak membuat berita dengan prasangka sehingga terjadi pengadilan media massa, “Bahkan yang di-framing tidak diberi hak jawab, peliputannya tidak dua sisi, tidak cek dan ricek. Ini bisa menyusahkan individu, masyarakat, ormas, bahkan negara,” ujarnya.
Akibat pengadilan media massa, emosi warga bisa tersulut, padahal informasi tersebut belum tentu kebenarannya. Akibatnya bisa terjadi tindak kekerasan diantara warga. “Tindakan tersebut tidak mencerminkan bangsa Indonesia yang Pancasilais, dan cenderung tak mematuhi hukum. Pers harus bertanggung jawab dalam membentuk masyarakat sesuai kepribadian bangsa,” ungkap Rulli.
Masyarakat, menurutnya, selalu membutuhkan media massa yang berkualitas dan terpercaya di era antara berita benar dan hoaks nyaris sulit dibedakan. Seluruh rakyat Indonesia sangat mengharapkan integritas dan profesionalitas media massa. (KIM)
About the Author
