Setor LKPD ke BPK, Bekasi Pasang Target Tinggi: WTP Harus Kembali
BANDUNG, 31 Maret 2026 — Pemerintah Kota Bekasi resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. Penyerahan ini menjadi tahap krusial dalam menentukan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, memimpin langsung penyerahan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Djunaedi serta jajaran perangkat daerah terkait, mulai dari Inspektorat hingga BPKAD.
Dokumen laporan diterima oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, bersamaan dengan laporan dari sejumlah daerah lain di Jawa Barat.
Penyerahan LKPD bukan sekadar formalitas tahunan. Proses ini menjadi pintu masuk bagi audit menyeluruh yang akan menentukan apakah pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
BPK menegaskan bahwa pemeriksaan akan dilakukan secara independen dan objektif, tanpa intervensi, guna memastikan validitas laporan yang disampaikan pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Abdul Harris Bobihoe menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Bekasi untuk menjalani seluruh tahapan audit, sekaligus menaruh harapan besar pada hasil akhir pemeriksaan.
“Kami serahkan sepenuhnya kepada BPK. Harapannya tentu Kota Bekasi kembali meraih opini WTP,” ujarnya.
Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak datang secara instan, melainkan hasil dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, proses penyusunan LKPD menjadi cerminan kinerja birokrasi dalam mengelola anggaran publik.
“Ini bukan hanya soal laporan, tapi tentang bagaimana kita mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar,” tegasnya.
Penyerahan LKPD ini sekaligus menjadi ujian bagi konsistensi Pemerintah Kota Bekasi dalam menjaga standar pengelolaan keuangan, di tengah tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Kini, semua mata tertuju pada hasil audit BPK—apakah Bekasi mampu kembali mempertahankan predikat tertinggi dalam tata kelola keuangan daerah.
Jurnalis: Romo Kefas
Editor: Tim Redaksi
About the Author
