KOTA BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi membuka tahun 2026 dengan penegasan arah kebijakan yang menempatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi sebagai prioritas utama. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bekasi saat memimpin apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bekasi, Senin (5/1/2026).
Apel awal tahun ini tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi juga momentum evaluasi atas kinerja birokrasi sepanjang 2025 serta peneguhan komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik. Di hadapan jajaran ASN, Wali Kota menegaskan bahwa transformasi digital harus berdampak langsung pada kemudahan akses layanan dan informasi bagi masyarakat.
“Penghargaan adalah hasil kerja kolektif, tetapi yang paling penting adalah kepercayaan publik yang terus terjaga,” ujarnya.
Penghargaan dan Tanggung Jawab
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi menerima sejumlah penghargaan strategis, termasuk predikat badan publik Zona Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat serta capaian peringkat tiga nasional dalam kategori kota dengan inovasi terbanyak. Selain itu, Pemkot Bekasi juga menerima hibah mobil pemadam kebakaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan apresiasi atas kontribusi aparatur serta relawan dalam penanganan bencana di sejumlah daerah.
Menurut Wali Kota, capaian tersebut mencerminkan kemajuan tata kelola pemerintahan daerah, namun tidak boleh berhenti pada simbol atau seremoni.
“Prestasi harus diikuti dengan konsistensi pelayanan dan keterbukaan. Tanpa itu, penghargaan kehilangan makna,” tegasnya.
Transparansi Kinerja OPD Disorot
Wali Kota juga menyoroti pentingnya komunikasi kinerja yang lebih efektif dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menilai, penyampaian informasi kepada publik tidak harus selalu formal, tetapi harus jelas, ringkas, dan mudah dipahami masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, kepala OPD diminta menyampaikan refleksi kinerja tahunan secara terbuka. Langkah ini dinilai sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sarana membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi.
Selain itu, Wali Kota menekankan perlunya kehadiran pimpinan OPD di lapangan agar setiap kebijakan benar-benar dipahami dan dijalankan hingga tingkat pelaksana.
Menatap 2026
Menutup arahannya, Wali Kota Bekasi mengajak seluruh ASN menjadikan 2026 sebagai tahun penguatan kinerja yang berorientasi pada hasil. Menurutnya, keberhasilan pemerintah daerah diukur dari sejauh mana kebijakan dan inovasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga OPD dan BUMD, semua harus bergerak dengan standar pelayanan yang sama: cepat, terbuka, dan berpihak pada warga,” pungkasnya.
Jurnalis: Salamun
Editor: Romo Kefas