DPRD Bogor “Pasang Alarm” Pendidikan 2026: Anggaran Besar Jangan Ulangi Masalah Lama SPMB
BOGOR — Komisi IV DPRD Kota Bogor mengirim sinyal keras kepada Dinas Pendidikan: anggaran pendidikan 2026 tidak boleh sekadar besar di angka, tetapi harus menjawab persoalan nyata yang dirasakan warga, terutama terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Dalam rapat kerja yang digelar Rabu (7/1/2026), DPRD menempatkan diri sebagai “penjaga kepentingan publik” di tengah keluhan berulang orang tua setiap musim penerimaan siswa. Perspektif yang ditekankan bukan lagi administratif, melainkan pengalaman langsung masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menegaskan bahwa SPMB selalu menjadi isu sensitif karena menyangkut masa depan anak-anak. Karena itu, DPRD tidak ingin persoalan lama kembali terulang meski sistem dan regulasi terus diperbarui.
“Setiap tahun sistem diperbaiki, tetapi keluhan tetap muncul. Ini alarm bagi kita semua,” tegas Fajar dalam rapat.
Anggaran Bukan Sekadar Formalitas
DPRD menilai, evaluasi anggaran pendidikan 2026 harus dibaca sebagai momentum perubahan. Komisi IV meminta agar setiap program Dinas Pendidikan memiliki indikator dampak yang jelas, bukan hanya laporan serapan anggaran.
Menurut DPRD, anggaran pendidikan yang besar akan kehilangan makna jika tidak berdampak pada kualitas ruang kelas, kenyamanan belajar, serta keadilan akses pendidikan bagi seluruh warga Kota Bogor.
“Publik tidak menilai dari laporan keuangan, tapi dari apa yang dirasakan anak-anak di sekolah,” ujar salah satu anggota Komisi IV dalam forum.
SPMB Jadi Ujian Kepercayaan Publik
Dari sudut pandang DPRD, SPMB bukan hanya urusan teknis penerimaan siswa, melainkan ujian kepercayaan publik terhadap negara. Zonasi, transparansi seleksi, hingga mekanisme pengaduan menjadi titik krusial yang menentukan apakah masyarakat merasa dilibatkan atau justru ditinggalkan.
Komisi IV mendorong Dinas Pendidikan untuk membuka ruang komunikasi yang lebih luas dan responsif, terutama saat terjadi persoalan di lapangan. DPRD menilai, keterlambatan merespons keluhan warga justru sering memicu kegaduhan sosial.
DPRD Siap Mengawal Ketat
Rapat kerja ini menegaskan posisi DPRD yang tidak ingin sekadar “mencatat dan menyetujui”. Komisi IV menyatakan siap mengawal ketat pelaksanaan kebijakan pendidikan, termasuk menindaklanjuti temuan di lapangan dan masukan masyarakat.
Evaluasi ini akan menjadi dasar rekomendasi DPRD dalam fungsi pengawasan dan legislasi. Pesannya jelas: pendidikan Kota Bogor 2026 tidak boleh berjalan autopilot.
Bagi DPRD, keberhasilan pendidikan bukan ditentukan oleh rapat dan dokumen, melainkan oleh satu hal sederhana: apakah warga merasa sistem ini adil dan berpihak pada anak-anak mereka.
Jurnalis: Atma
Editor: Romo Kefas
About the Author
