SEMARANG – Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf, dan wakilnya Agus Jabo Priyono, telah menetapkan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai fokus utama, yang akan dikerjakan 100 hari pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Saat Dialog Pilar-Pilar Sosial Provinsi Jateng di Gedung Merapi, PRPP Jateng, Semarang, Selasa (29/10/2024), Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan, pihaknya siap melakukan perbaikan DTKS, sesuai arahan Presiden. Saat ini, pihaknya tengah melakukan konsolidasi dan sinkronisasi dengan daerah, baik itu provinsi, maupun kabupaten/ kota. Seperti yang dilakukan di Jawa Tengah kali itu.
“Pertama soal validasi data (DTKS), agar semua program kita tepat sasaran. Karena data itu dinamis, ada yang wafat, ada yang pindah rumah, dan seterusnya, maka kita perlu kerja sama. Mulai dari tingkat RT, RW, sampai nanti disahkan bupati/wali kota, dan masuk ke data kita,” ujar Gus Ipul, sapaan akrab Mensos.
Pihaknya memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengecek, agar apa yang diprogramkan Kemensos tepat sasaran. Masyarakat bisa membuka https://cekbansos.kemensos.go.id/. Di situ, kata dia, ada usul sanggah, jadi orang bisa menyanggah, bisa mengkritik, dan mengusulkan lagi dengan data terbaru.
“Insyaallah kita selama 24 jam siap untk melakukan koreksi, bila ada kekeliruan. Data kita itu sudah by name by address, dan sudah sepadan dengan NIK. Bahkan alamatnya bisa di-tracking, bisa dilihat di teknologi, ada fotonya, ada macamnya, kelihatan semua. Masyarakat bisa mengirimkan profil keluarga. Kita amat bahagia, kalau bisa disanggah, diusulkan lagi, ada sanggah lagi, itu adalah mekanisme yang sehat. Itulah yang disediakan oleh sistem DTKS,” bebernya.
Fokus perbaikan DTKS, mendapat sambutan positif Sekda Jateng Sumarno. Sebab, selama ini DTKS masih menyisakan persoalan.
“Kami dari Pemprov Jateng sangat senang ada konsolidasi Gus Ipul. Yang saya apresiasi adalah bahwa 100 hari pertama mau perbaikan data. Inilah yang jadi PR kita bersama, selama ini bahwa DTKS masih bermasalah. Kalau 100 hari kerja itu benar-benar terealisasi, berarti kita punya data valid,” kata Sumarno, seusai mendampingi Mensos.
Menurutnya, dengan DTKS yang sudah diperbarui Kemensos, maka program bantuan pemerintah akan diberikan pada sasaran yang tepat. Dia tak menampik jika selama ini DTKS masih menuai masalah, sehingga dirasa kurang efektif.
“Tadi yang menjadi catatan penting juga bahwa komitmen dari Presiden kita yang baru, adalah masalah antikorupsi. Ini menurut saya ini luar biasa, karena yang namanya antikorupsi itu harus dicontohkan dari pemimpin. Dan ini dari pemimpin tertinggi di Indonesia punya komitmen yang besar masalah antikorupsi, nanti akan merembet ke bawah,” ujarnya.
Disinggung soal anggaran bantuan sosial Jateng dari Kemensos yang mencapai Rp10 triliun, sekda menyampaikan, jumlah itu merupakan data kompilasi bantuan, baik Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan lainnya.
“Kalau kami dari Pemprov Jateng melihat, ini bagian dari kita kolaborasi dari pusat, untuk menangani masalah kemiskinan di Jateng,” bebernya. [Moel]
About the Author
