
JAKARTA — Kondisi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat setelah berbagai indikator keuangan memunculkan kekhawatiran baru. Lonjakan utang yang signifikan, penurunan laba, hingga munculnya angka Rp20,9 triliun dalam laporan keuangan memantik perhatian luas.
Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara (PTN), Dra. Kasihhati, menyebut situasi ini sebagai titik krusial yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah maupun publik.
“Ini bukan sekadar laporan rutin. Ini sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu dijelaskan secara terbuka,” ujarnya di Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Menurutnya, utang PLN yang mencapai Rp711,2 triliun pada 2024 menunjukkan tekanan besar yang harus dikelola dengan sangat hati-hati. Di saat bersamaan, laba yang menurun memperkuat dugaan adanya tantangan serius dalam pengelolaan perusahaan.
“Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi bom waktu. Dampaknya bukan hanya ke perusahaan, tapi ke seluruh masyarakat,” tegasnya.
Kasihhati juga menyoroti angka Rp20,9 triliun yang dinilai masih menyisakan tanda tanya. Ia meminta agar dilakukan audit menyeluruh untuk memastikan tidak ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pencatatan.
“Transparansi itu wajib. Jangan sampai ada ruang gelap dalam pengelolaan keuangan negara,” katanya.
Ia pun mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah evaluasi terhadap jajaran direksi PLN, guna memastikan tata kelola perusahaan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
“Rakyat berhak atas layanan listrik yang stabil dan pengelolaan yang bersih. Jangan sampai kepercayaan publik runtuh,” ujarnya.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak PLN maupun kementerian terkait, sehingga memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Sorotan ini menjadi pengingat bahwa di tengah ancaman krisis energi global, pengelolaan sektor kelistrikan nasional harus dilakukan dengan kehati-hatian, keterbukaan, dan keberpihakan kepada rakyat.
Sumber: Syamsul Bahri (Ketua GWI Banten)
Narasumber: Dra. Kasihhati (Ketua Umum PTN)
Jurnalis: Romo Kefas (Pewarna)**



