UMBULHARJO – KLik NEWS Sebanyak 37 pengurus Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta dikukuhkan oleh Ketua BP4 DIY Nur Ahmad Gojali, pada hari Rabu (7/5) di Grha Pandawa Balaikota Yogyakarta. Pengukuhan pengurus BP4 Kota Yogyakarta ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan, Wakil Ketua TP PKK Kota Yogyakarta Siti Hafsah dan Kepala DP3AP2KB Retnoningtyas.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengapresiasi kepada pengurus BP4 sebelumnya yang telah menyelesaikan masa tugasnya dengan penuh dedikasi.
“Dan untuk kepengurusan yang baru, saya ucapkan selamat mengemban amanah. Semoga pengabdian bapak ibu sekalian semuanya menjadi ladang pahala dan membawa manfaat yang luas bagi keharmonisan dan penuntasan permasalahan warga di dalam biduk perkawinan di Kota Yogyakarta,”ujarnya.
Pihaknya menambahkan, di era globalisasi saat ini, diharapkan BP4 juga dituntut untuk semakin adaptif dan inovatif, tidak hanya menunggu masyarakat datang, tetapi juga proaktif menjangkau komunitas, kampung, sekolah, dan rumah ibadah.
“BP4 tidak bisa lagi hanya bekerja secara konvensional, perlu pendekatan yang lebih relevan dengan kondisi kekinian, termasuk memanfaatkan teknologi digital, menjalin kolaborasi lintas sektor dan memperkuat peran edukasi sejak pra-nikah. Dengan demikian, generasi muda yang memahami pentingnya membangun keluarga yang sehat, setara, dan harmonis sejak dini,” tambahnya.
Selaras Dengan hal tersebut, Ketua Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta, Mariatun Sholikhah, mengungkapkan akan meluncurkan Sekolah Perkawinan yang dimulai pada pertengahan bulan Juni 2025.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga, terutama bagi pasangan suami istri yang baru menikah dalam rentang usia perkawinan 1–5 tahun.
“Selama ini, banyak pasangan menikah tanpa pemahaman mendalam tentang fungsi keluarga serta hak dan kewajiban suami istri. Akibatnya, banyak masalah rumah tangga muncul, seperti ketika istri bekerja namun suami tidak memberikan nafkah, atau kurangnya komitmen dan komunikasi antara pasangan,” jelas Mariatun saat ditemui.
Ia berharap, dengan adanya Sekolah Perkawinan mampu membekali peserta dengan pengetahuan seputar komunikasi suami istri, kesehatan reproduksi, hingga pencegahan stunting. Rencananya akan melangsungkan Sekolah Perkawinan ini pada pertengahan Juni, setiap hari Kamis pukul 09.00–12.00 WIB, bertempat di Aula Masjid Diponegoro dengan sistem berbayar.
“Sosialisasi semata terbukti kurang efektif. Ketika masyarakat diberi edukasi secara mandiri lewat Sekolah Perkawinan, justru mereka merasa membutuhkan,” tambahnya.
Tambahnya, BP4 Kota Yogyakarta juga akan aktif melakukan roadshow ke sekolah-sekolah. Harapannya bisa berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam upaya mencegah perkawinan dini dan menanamkan nilai-nilai pernikahan sehat sejak dini.
“Ketika masing-masing pasangan menjalankan kewajiban dan tidak melanggar norma agama maupun negara, keluarga akan menjadi sakinah, mawaddah, wa rahmah. Harapan kami komitmen dalam menuju pernikahan dapat dipahami baik calon suami dan istri sehingga keluarga menjadi nyaman dan langgeng,” imbuhnya. (Hes)