Bukan Sekadar Skor, Tata Kelola Anggaran Kota Bekasi Jadi Fondasi Nyata Pelayanan Publik
Kota Bekasi — Di balik jalan yang lebih mulus, drainase yang terus dibenahi, hingga layanan publik yang kian cepat, ada satu fondasi penting yang kerap luput dari sorotan: tata kelola anggaran. Tahun ini, Kota Bekasi membuktikan bahwa fondasi itu dikerjakan dengan serius.
Berdasarkan penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pemerintah Kota Bekasi meraih predikat “Sangat Baik” dengan skor 90,41—angka yang menempatkan Bekasi sebagai salah satu daerah dengan sistem pengadaan paling akuntabel.
Namun bagi Pemerintah Kota Bekasi, capaian tersebut bukan sekadar angka di atas kertas.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa tata kelola anggaran yang transparan adalah soal keadilan bagi warga.
“Anggaran itu milik rakyat. Kalau dikelola dengan benar, manfaatnya kembali ke rakyat—bukan berhenti di meja birokrasi,” ujarnya.
Menurut Tri, pengadaan yang tertib dan transparan memastikan setiap rupiah APBD benar-benar bekerja untuk masyarakat. Mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan, hingga pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Yang membuat capaian ini menonjol, adalah konsistensi Pemkot Bekasi dalam memperkuat sistem pengadaan berbasis digital, memperketat pengawasan internal, serta meningkatkan kapasitas aparatur. Kombinasi ini menjadi kunci untuk menutup celah pemborosan dan mencegah potensi penyimpangan sejak awal.
“Kalau sistemnya kuat, orang-orang di dalamnya akan bekerja lebih disiplin. Itu yang sedang kami bangun,” tambah Tri.
Ke depan, Pemkot Bekasi memastikan penguatan tata kelola pengadaan tidak berhenti pada penilaian semata. Sistem yang terbuka dan profesional akan terus diperluas agar pembangunan berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan masyarakat.
Di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan efektif, capaian ini menjadi pesan penting: tata kelola anggaran bukan urusan teknis semata, melainkan pondasi kepercayaan antara pemerintah dan warganya.
Jurnalis: Romo Kefas