Kutai Barat – Ratusan guru di Kabupaten Kutai Barat menggelar aksi damai pada Rabu, 17 September 2025, untuk menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kebijakan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang dinilai tidak adil dan merugikan para tenaga pendidik. Mereka menuntut TPP yang setara dengan pegawai struktural untuk menghindari ketimpangan dan memastikan kesejahteraan bersama, serta menolak rencana pemotongan TPP di masa depan.
Perwakilan guru, Martin, menyampaikan bahwa guru-guru ini telah melakukan berbagai upaya untuk menyampaikan aspirasi mereka, termasuk audiensi dengan anggota DPRD, rapat dengar pendapat, dan pertemuan dengan Bupati Kutai Barat. Meskipun mendapat sambutan baik, tuntutan mereka belum juga terealisasi. “Kami sudah sepakat, jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kami akan melakukan mogok kerja sampai keputusan ini disahkan,” tegas Martin.
Aksi damai ini mendapat dukungan luas dari masyarakat, terutama orang tua murid, yang menilai kesejahteraan guru di Kutai Barat masih terabaikan. “Selama ini masyarakat tidak tahu kondisi sebenarnya,” tambah Martin. “Baru setelah kami suarakan, banyak yang kaget melihat kesejahteraan guru di Kutai Barat begitu memprihatinkan.”
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera memberikan solusi agar pendidikan tidak terganggu dan kebijakan dapat berpihak pada guru. Guru-guru ini berharap pemerintah memprioritaskan kesejahteraan mereka dan memberikan keadilan dalam kebijakan TPP.
Dengan demikian, pertanyaan besarnya adalah apakah pemerintah daerah akan memenuhi tuntutan guru dan memberikan keadilan dalam kebijakan TPP, ataukah akan terus mengabaikan kesejahteraan mereka? Kita tunggu jawabannya.
Mm