Di wawancara eksklusif Kompas TV di Solo, Selasa (9/12/2025), Presiden ke-7 RI menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kasus yang telah menggemparkan publik dengan cara hukum yang tegas, sambil mengingatkan agar energi bangsa tidak terbuang di urusan yang tidak mendasar – dan menjanjikan akan membawa semua dokumen akademiknya ke pengadilan.
Solo,10 Desember 2025 – Tak ada kata mundur. Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menyatakan akan meneruskan proses hukum terkait kasus dugaan ijazah palsu yang menyangkutnya, dalam wawancara eksklusif dengan Kompas TV di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, hari Selasa (9/12/2025). Langkah ini, ujarnya, bukan hanya untuk membela diri, tapi lebih jauh lagi: memberikan pembelajaran mendalam dan efek jera bagi siapa pun yang berani sembarangan menuduh, menghina, atau menfitnah orang lain tanpa bukti.
“Ya untuk pembelajaran kita semua, jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina, fitnah, mencemarkan nama baik seseorang,” tegas Jokowi dengan nada yang tegas dan meyakinkan, seolah-olah ingin menekankan bahwa keadilan harus didasarkan pada fakta, bukan tuduhan semata.
Tak puas hanya dengan perkataan, Presiden yang akan mengakhiri masa jabatan ini memberikan janji yang menantang: ia akan membuktikan keaslian seluruh ijazahnya – mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga ijazah Sarjana (S1) – di depan pengadilan. Menurutnya, forum peradilan adalah tempat paling adil dan objektif untuk menyelesaikan masalah yang telah menjadi perdebatan publik selama bertahun-tahun.
“Itu forum paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya, dari SD, SMP, SMA, universitas semua. Akan saya bawa,” katanya dengan keyakinan, pernyataan yang langsung menjadi sorotan karena menunjukkan keberaniannya untuk menghadapi masalah ini secara terbuka dan transparan.
Di tengah keributan yang terus berkembang, Jokowi juga mengajak semua pihak – baik pemerintah, lembaga negara, maupun masyarakat – untuk tidak terjebak dalam urusan yang ia sebut “ringan”. Ia menekankan bahwa di masa-masa yang penuh tantangan seperti sekarang, energi bangsa harus difokuskan pada hal-hal yang lebih krusial dan berdampak besar bagi kepentingan negara.
“Tapi mestinya dalam masa-masa ekstrem seperti ini, kita konsentrasi untuk hal yang besar, untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara. Misalnya yang berkaitan menghadapi masalah-masalah ekstrem, perubahan karena AI, sehingga jangan energi besar kita pakai untuk urusan ringan,” imbuhnya, menyoroti bahwa tantangan seperti perubahan iklim, ketidakstabilan global, dan revolusi kecerdasan buatan (AI) jauh lebih membutuhkan perhatian bersama.
Catatan tambahan: Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi pertama kali muncul pada tahun 2022 melalui gugatan Bambang Tri Mulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ketidaksesuaian dokumen sebagai syarat pencalonan presiden. Kasus ini sempat mereda sebelum kembali menyebar pada tahun 2024 setelah laporan Eggi Sudjana ke Bareskrim Mabes Polri. Tahun 2025, sejumlah gugatan baru diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sleman, dengan ijazah SMA dan S1 telah disita penyidik dalam rangka pembuktian. Sebelumnya, Universitas Gadjah Mada (UGM) telah resmi memastikan keaslian ijazah S1 Jokowi dari Fakultas Kehutanan, yang ia dapatkan setelah lulus pada tahun 1985 setelah masuk pada tahun 1980 – dengan seluruh dokumen akademik, termasuk skripsi dan nilai, tercatat dengan lengkap. Bareskrim Polri juga pernah menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli.