Sampang,04 September 2025 – Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Sampang, Kamesworo, menuai kritik pedas setelah dinilai bersikap arogan saat dikonfirmasi mengenai anggaran makan-minum (mamin) warga binaan. Sejumlah keluarga narapidana mengeluhkan kualitas makanan yang dianggap menurun drastis, dengan beras yang kerap kali busuk dan lauk seadanya yang tidak layak konsumsi. Padahal, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM telah menetapkan anggaran mamin sebesar Rp20.000–25.000 per orang per hari. Dengan jumlah penghuni ratusan orang, dana yang dialokasikan setiap bulan mencapai angka signifikan. Namun, ketika dikonfirmasi, Kamesworo merespon dengan nada tinggi melalui sambungan telepon WhatsApp pada Rabu (3/9), “Kamu siapa? Ada keperluan apa? Kamu tahu nggak kalau saya di sini masih baru, dan kamu jangan mengada-ada.”
Sikap tersebut memicu sorotan kalangan pers, dengan Ketua Komunitas Jurnalis Jawa Timur (KJJT) Kabupaten Sampang, BBG, menilai tindakan Kamesworo tidak etis dan mencederai prinsip keterbukaan informasi publik. “Seorang Karutan yang membentak jurnalis saat dikonfirmasi soal anggaran publik jelas melanggar prinsip transparansi. Kalau berani, buka data. Jangan malah bersikap preman terhadap wartawan,” kata BBG dengan tegas. BBG menambahkan, apabila pengelolaan anggaran mamin tidak bermasalah, seharusnya Kamesworo tidak perlu panik. “Pejabat publik itu digaji dari uang rakyat. Kalau tidak siap diaudit, lebih baik mundur dari jabatan,” ujarnya.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa setiap badan publik wajib membuka akses informasi terkait penggunaan anggaran negara. Bahkan, Pasal 28F UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Rutan Sampang belum memberikan keterangan resmi mengenai anggaran, mekanisme pengadaan, maupun pihak ketiga yang menjadi penyedia mamin. Keterbukaan informasi publik tampaknya masih menjadi tantangan besar bagi Kamesworo dan jajarannya.
Pertanyaan Besar:
– Apakah Kamesworo siap diaudit terkait pengelolaan anggaran mamin?
– Apakah kualitas makanan warga binaan akan tetap menjadi prioritas utama?
– Akankah Rutan Sampang membuka data terkait penggunaan anggaran negara?
Kita tunggu jawaban dari Kamesworo dan jajarannya. Transparansi dan akuntabilitas publik harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan anggaran negara. [TIM/SH]