Bogor – Di balik sorak-sorai dan tepuk tangan, ada ironi yang menyakitkan. Saat rakyat masih terjebak dalam kemiskinan dan ketidakpastian, para wakil rakyat malah berjoget ria, menikmati euforia sesaat tanpa beban tanggung jawab. Apakah ini puncak dari representasi rakyat, atau sekadar pertunjukan untuk melupakan realitas yang menyakitkan?
Pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, 15 Agustus 2025, di Jakarta, para wakil rakyat berjoget riang usai pidato kenegaraan Presiden Prabowo. Tarian mereka adalah simbol kegembiraan, tapi juga ironi. Sementara rakyat di luar sana berjuang untuk hidup yang lebih baik, di dalam, mereka menikmati momen kebahagiaan yang sementara.
Mereka seperti penari yang menari di atas api, tapi tidak merasakan panasnya. Mereka menikmati tarian, sementara rakyat menderita. Ini adalah ironi yang menyakitkan, dan rakyat tidak bisa terus-menerus menonton pertunjukan ini tanpa perubahan nyata.
Seperti kata pepatah Jawa, “Ajining dhiri dumunung ana ing lathi, ajining raga dumunung ana ing busana.” Artinya, harga diri seseorang terletak pada kata-katanya, dan kehormatan seseorang terletak pada perilakunya. Jadi, apakah kata-kata manis para wakil rakyat selaras dengan tindakan nyata mereka? Ataukah mereka hanya pandai berbicara, tapi tidak memiliki integritas?
Dalam konteks ini, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Ini berarti bahwa para wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kehendak rakyat, bukan hanya menikmati kekuasaan dan kemewahan.
Rakyat tidak butuh tarian ilusi, rakyat butuh perubahan nyata. Rakyat butuh keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan yang sebenarnya. Maka, sudah saatnya rakyat menentukan pilihan yang tepat dalam memilih wakil rakyat yang benar-benar memiliki kepekaan terhadap kesulitan rakyat.
Kedaulatan rakyat harus dijunjung tinggi, dan jangan pernah memilih politisi yang tidak memiliki hati nurani dan kepekaan terhadap penderitaan rakyat. Rakyat berhak menentukan masa depan bangsa ini, dan tidak boleh dibodohi dengan janji-janji kosong dan pertunjukan ilusi. Saatnya rakyat bangkit dan menentukan arah bangsa ini menuju keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan yang sebenarnya. [©]