Musrenbang Bogor Timur Jadi Panggung Konsolidasi Infrastruktur, DPRD Soroti Jalan R3 sebagai Solusi Kemacetan
Bogor, 25 Januari 2026 — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bogor Timur tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis untuk menyatukan arah pembangunan wilayah. Dalam forum ini, menegaskan komitmennya mengawal pembangunan infrastruktur sebagai kunci menjawab persoalan kemacetan dan konektivitas antarwilayah.
Musrenbang yang digelar di kawasan Pasar Gembrong Sukasari tersebut dihadiri sejumlah anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Bogor Timur–Bogor Tengah, antara lain Sugeng Teguh Santoso, H. Subhan, Anna Mariam Fadhilah, dan Karina Soebakti. Kehadiran para legislator ini dinilai penting untuk memastikan aspirasi warga benar-benar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.
Anggota DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, menilai bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara terarah dan terintegrasi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah kota menjadi faktor penentu agar pembangunan tidak berjalan sporadis.
“Pola pembangunan ke depan harus jelas. Bantuan anggaran dari pusat harus diiringi kesiapan lahan oleh pemerintah kota, sehingga hasilnya bisa dirasakan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sorotan utama dalam Musrenbang kali ini tertuju pada rencana pembangunan Jalan Regional Ring Road (R3). Proyek ini dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk mengurai kepadatan lalu lintas, khususnya di kawasan Tajur yang selama ini menjadi titik rawan kemacetan.
Anggota DPRD lainnya, H. Subhan, menegaskan bahwa Jalan R3 merupakan kebutuhan mendesak, bukan sekadar proyek ambisius. Ia menyebutkan, jalur tersebut dirancang menghubungkan Kuntum hingga Sindangrasa dan akan dilanjutkan ke Katulampa.
“Jika pembebasan lahan bisa diselesaikan sesuai target, maka Jalan R3 akan menjadi tulang punggung baru mobilitas Bogor Timur. Dampaknya bukan hanya pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga pertumbuhan ekonomi kawasan,” kata Subhan.
Ia menambahkan, DPRD akan terus mengawal tahapan proyek tersebut agar tidak berhenti di tengah jalan. Target penyelesaian secara bertahap hingga 2028 menjadi komitmen bersama yang harus dijaga konsistensinya.
Musrenbang Bogor Timur kali ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari keberanian mengambil keputusan strategis. Dengan dukungan DPRD, pemerintah kota diharapkan mampu menerjemahkan aspirasi warga menjadi program konkret yang menjawab persoalan nyata di lapangan.
Jurnalis: ATMA
Editor: Romo Kefas