Jakarta — Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran publik sekaligus memperkuat peradaban hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan dinamika demokrasi, media dinilai menjadi salah satu kekuatan yang mampu mendorong perubahan sosial dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Pigai saat menghadiri kegiatan Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Dalam paparannya, Pigai menyebut pers sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan HAM. Tanpa keterlibatan komunitas media, menurutnya, upaya membangun kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia akan sulit terwujud secara luas.
“Pers adalah kekuatan besar yang mampu membangun kesadaran publik tentang hak asasi manusia. Karena itu pers menjadi pilar penting dalam pembangunan peradaban HAM di Indonesia,” ujar Pigai di hadapan para jurnalis.
Menurutnya, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengangkat isu-isu kemanusiaan serta menyuarakan keadilan bagi masyarakat yang mengalami ketidakadilan.
Ia menambahkan bahwa pembangunan HAM tidak hanya menyangkut kebebasan sipil dan politik, tetapi juga berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Media
Pigai juga menyoroti pentingnya membangun hubungan yang lebih konstruktif antara pemerintah dan media. Ia menilai relasi tersebut seharusnya dilandasi semangat saling melengkapi dalam menjaga kehidupan demokrasi.
Menurutnya, pemerintah tetap menghormati independensi pers, namun pada saat yang sama membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam upaya mengedukasi masyarakat mengenai nilai-nilai HAM.
“Pemerintah dan pers memiliki tanggung jawab yang sama untuk membangun bangsa. Kita menjaga independensi, tetapi juga berkolaborasi demi kepentingan publik,” kata Pigai.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, media, dan berbagai lembaga, ia berharap pembangunan HAM di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau masyarakat secara luas.
Kelas HAM untuk Jurnalis
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian HAM akan meluncurkan sejumlah program yang menyasar kalangan jurnalis. Salah satunya adalah kelas pendidikan HAM untuk jurnalis yang bertujuan memperkuat pemahaman wartawan terhadap isu-isu hak asasi manusia.
Selain itu, kementerian juga akan menyelenggarakan kompetisi karya jurnalistik bertema HAM sebagai bentuk apresiasi bagi wartawan yang aktif mengangkat persoalan kemanusiaan serta perjuangan menghadirkan keadilan.
“Karya jurnalistik yang mengangkat penderitaan korban, pelanggaran HAM, serta upaya menghadirkan keadilan akan menjadi bagian dari penilaian dalam kompetisi tersebut,” ujar Pigai.
Jurnalis Disebut Pembela HAM
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa profesi jurnalis memiliki kontribusi besar dalam perlindungan hak asasi manusia.
Ia mengungkapkan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pernah menyatakan jurnalis sebagai human rights defender atau pembela HAM.
Menurut Nezar, peran tersebut muncul karena jurnalis sering kali berada di garis depan dalam mengungkap pelanggaran HAM sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.
“Pers juga mendorong advokasi dan pembelaan bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM,” ujarnya.
Pewarna Indonesia Hadir Dukung Penguatan Peran Pers
Kegiatan tersebut turut dihadiri berbagai organisasi pers dan komunitas jurnalis. Tampak hadir Ketua Umum Pewarna Indonesia Yusuf Mujiono yang didampingi jajaran Pengurus Pusat Pewarna Indonesia.
Kehadiran organisasi wartawan tersebut menunjukkan dukungan komunitas pers dalam memperkuat sinergi antara media dan pemerintah untuk mendorong pembangunan peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia di Indonesia.
Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah dan pers, pembangunan HAM diharapkan tidak hanya menjadi agenda kebijakan, tetapi juga gerakan kesadaran publik yang terus tumbuh di tengah masyarakat.
Jurnalis: Romo Kefas
Editor: Tim Pewarna Indonesia