AGAM, SUMATERA BARAT, 18 Desember 2025 – Saat rotari helikopter menyentuh helipad Lapangan Sepak Bola Ipensi Ngungun, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju lokasi pembangunan hunian sementara (huntara) di Agam. Di balik senyumnya yang hangat, ada rencana besar yang membuat semua pihak terkejut: 44.045 unit huntara akan dibangun di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat – skala terbesar dalam 5 tahun terakhir untuk penanggulangan bencana. Data dari BPMI Setpres dan BNPB yang diperoleh wartawan menunjukkan detail yang menakjubkan:
Provinsi Jumlah Huntara (Unit) Persentase Total
Aceh 36.328 82,5%
Sumatera Utara 5.158 11,7%
Sumatera Barat 2.559 5,8%
TOTAL 44.045 100%
Angka bersifat sementara dan dapat disesuaikan sesuai situasi lapangan.
Setelah melihat beberapa unit huntara yang sedang dibangun, Prabowo mengangkat jempol ke pekerja yang sibuk. “Saya lihat kualitasnya cukup bagus – ada ruang tidur, dapur, dan toilet bersih. Ini harus konsisten di semua lokasi, tidak ada yang ketinggalan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa huntara bukan hanya tempat tinggal sementara, tapi “jembatan agar warga bisa kembali bekerja, anak-anak bisa kembali belajar, dan kehidupan sosial ekonomi pulih secepat mungkin.”
Data dari BNPB menunjukkan bahwa pembangunan di Aceh sudah dimulai sejak 10 Desember 2025, sedangkan di Sumut dan Sumbar mulai 15 Desember. Targetnya: sebagian besar unit bisa dimanfaatkan dalam 30-45 hari ke depan – sesuai dengan standar hukum yang berlaku.
Untuk memberikan wawasan lebih dalam, kita menghubungi tiga narasumber ahli penanggulangan bencana dan kebijakan publik yang terkemuka:
1. Dr. Siti Maryam (Ahli Penanggulangan Bencana, UI): “Ini Langkah Kritis untuk Hindari Krisis Sosial”
“Skala 44 ribu unit adalah langkah yang sangat penting. Jika warga terjebak di posko pengungsi terlalu lama, bisa muncul krisis sosial – mulai dari penyakit menular, ketegangan antar warga, hingga penurunan ekonomi. Target selesai dalam 30-45 hari harus dijaga agar tidak ada keterlambatan.”
2. Prof. Raden Haryono (Ahli Kebijakan Publik, UGM): “Koordinasi Antarkementerian Harus Lebih Kuat”
“Data menunjukkan koordinasi sudah berjalan, tapi perlu lebih kuat. Misalnya, Kementerian PUPR menangani bangunan, tapi Kementerian Sosial harus siap memberikan bantuan kebutuhan dasar saat huntara mulai ditinggali. Jangan sampai ada celah yang membuat warga kesulitan.”
3. Dr. Budi Santoso (Direktur LSM “Bencana Sehat”): “Huntara Harus Disertai Layanan Trauma Healing”
“Selain tempat tinggal, kita juga harus perhatikan kebutuhan psikologis. Banyak warga, terutama anak-anak, masih mengalami trauma. Saya harap setiap lokasi huntara disertai posko trauma healing – seperti yang ada di Agam – agar pemulihan lebih komprehensif.”
Pejabat BNPB yang menemani Presiden menjelaskan bahwa angka 44.045 unit tidak tetap. “Kita akan melakukan survei rutin setiap 3 hari untuk menilai kebutuhan tambahan. Jika ada daerah yang terkena bencana ulang atau kebutuhan lebih banyak, kita akan sesuaikan anggaran dan jumlah unit,” jelasnya. Hal ini sesuai dengan Permen BNPB No. 5 Tahun 2020 yang mengizinkan penyesuaian kebutuhan berdasarkan laporan lapangan.
Rencana 44 ribu unit huntara adalah bukti komitmen pemerintah yang nyata dalam menangani bencana. Kunjungan Prabowo ke Agam menambah semangat bagi pekerja dan warga, sementara komentar narsum memberikan catatan penting agar program ini berjalan optimal. Dengan data yang terukur, koordinasi yang baik, dan perhatian terhadap kualitas serta kebutuhan psikologis, harapan warga terdampak bisa segera memiliki tempat tinggal layak dan mulai memulihkan kehidupannya akan segera terwujud.
Jurnalis: Vicken Highlanders | Editor: Romo Kefas
Sumber: BPMI Setpres, BNPB, Penelitian UI, UGM, LSM “Bencana Sehat”
#Huntara #44RibuUnit #PrabowoSubianto #Agam #Sumbar #Sumut #Aceh #BNPB #PascaBencana #Narasumber #KebijakanPublik #Pemulihan