Banjarmasin – Pemerhati Publik dan Kebijakan Hukum, Habib Muchdar Hasan Assegaf, menuntut agar oknum petugas Bapas Kelas 1 Banjarmasin yang diduga melakukan intimidasi terhadap dr. YLI diproses hukum secara tegas. Menurutnya, tindakan intimidasi tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat dikenakan sanksi hukum.
“Intimidasi tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh seorang sipir kepada mantan istri napi korban KDRT. Oleh karena itu, saya berharap agar pihak kepolisian Polresta Banjarmasin untuk mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan petugas yang disinyalir adanya keberpihakan antara napi dengan oknum petugas,” tegas Habib Muchdar.
Dalam paparannya, Habib Muchdar menyebut bahwa intimidasi dapat masuk ke dalam beberapa pasal, terutama terkait dengan ancaman dan pemaksaan. “Seyogyanya oknum tersebut dikenakan pasal yang relevan adalah Pasal 335 KUHP dan Pasal 448 UU 1/2023, yang mengatur tentang pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman,” jelasnya.
Habib Muchdar juga menilai bahwa tindakan intimidasi tersebut menunjukkan pengawasan yang dilakukan oleh Bapas sangat arogansi dan tidak sesuai dengan mandat pemasyarakatan. “Bapas seharusnya menjadi tempat mengayomi, namun yang terjadi sangatlah miris untuk dilihat, ini bentuk suatu pengkhianatan terhadap mandat pemasyarakatan itu sendiri,” ujarnya.
Atas kejadian tersebut, Habib Muchdar berharap supaya pihak kepolisian Polresta Banjarmasin agar segera memproses secara tegas oknum (IBH) terhadap pengaduan korban dr. YLI. “Hal ini penting sebagai upaya penegakan hukum yang cepat dan komprehensif, khususnya di Kota Banjarmasin,” tutupnya.
Sebelumnya, dr. YLI telah melaporkan oknum petugas Bapas berinisial IBH ke Polresta Banjarmasin atas dugaan tindakan intimidasi dan penghinaan. Dalam laporannya, dr. YLI menyampaikan bahwa dirinya di telepon oleh oknum IBH untuk datang ke lapas terkait suatu urusan terhadap mantan suaminya, namun pada saat dr. YLI bertemu dengan oknum petugas Bapas, dirinya langsung disodorkan berkas dan diminta sebagai penjamin atas kebebasan bersyarat mantan suaminya.
“Saya merasa terintimidasi, oknum anggota bapas tersebut meminta dan memaksa saya menandatangani dan meminta saya untuk sebagai Penjamin, surat pembebasan bersyarat, sambil melempar map oknum tersebut memarahi saya di hadapan orang banyak yang seolah mendukung atas pembebasan bersyarat yang diajukan oleh mantan suami saya,” ungkap dr. YLI. [TIM/AG]
About the Author
