Dalam dunia perizinan usaha, istilah Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sering disalahpahami sebagai izin menambang. Padahal keduanya berada di tahap yang sangat berbeda. Salah paham ini kerap muncul saat sebuah kawasan — termasuk area konservasi — disebut masuk dalam peta wilayah pertambangan.
Contohnya adalah penetapan sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai WUP. Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan taman nasional itu sendiri tidak masuk sebagai wilayah pertambangan, dan tidak ada satu pun izin usaha pertambangan yang diterbitkan di sana. Penjelasan ini penting untuk memahami rantai perizinan sektor mineral dan batubara secara utuh.
Apa itu WUP dan bagaimana statusnya ditetapkan
WUP adalah bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Penetapannya dilakukan lewat keputusan menteri, biasanya mengikuti usulan pemerintah daerah dan mempertimbangkan data geologi.
Dalam kasus Banten, sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon telah diusulkan menjadi wilayah pertambangan sejak 2013 oleh Pemerintah Provinsi Banten. Usulan itu sempat dikecualikan pada 2014, lalu diajukan kembali melalui surat dinas pada November 2015. Sejak itu, statusnya diakomodasi dalam beberapa keputusan menteri, termasuk Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 dan Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022.
Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten disebut hanya mengulang penetapan tersebut sekaligus memperbaiki sebagian ketentuan sesuai usulan pemerintah provinsi. Data geologi menunjukkan sebagian perairan itu memiliki potensi mineral pembawa, sehingga memenuhi kriteria teknis sebagai WUP.
Mengapa WUP bukan izin menambang
Perbedaan paling mendasar: WUP adalah keputusan perencanaan tata kelola sumber daya, bukan izin atau persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan. Status ini tidak otomatis memberi hak kepada pihak mana pun untuk menggali, mengebor, atau mengangkut mineral.
Kementerian ESDM juga menegaskan bahwa penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan taman nasional. Dengan kata lain, peta wilayah pertambangan dan peta fungsi kawasan adalah dua hal yang harus dibaca bersama, bukan saling menggantikan.
Bagi pelaku usaha, pemisahan ini penting karena beberapa hal:
- WUP tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memulai aktivitas produksi.
- Keberadaan WUP tidak menghapus larangan yang berlaku di kawasan konservasi.
- Setiap kegiatan tetap harus melewati uji kesesuaian ruang dan persetujuan lingkungan.
Tahapan yang harus dilalui sebelum izin tambang terbit
Penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi payung, bukan jaminan bahwa permohonan akan disetujui.
Ada beberapa tahapan ketat yang harus dilalui, antara lain:
- Kesesuaian dengan tata ruang wilayah setempat.
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk kegiatan di wilayah perairan.
- Persetujuan lingkungan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban perlindungan ekosistem.
- Pemenuhan dokumen dan persyaratan administratif lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, membaca status WUP saja tidak cukup untuk menilai apakah sebuah proyek boleh berjalan. Yang menentukan adalah izin yang diterbitkan setelah seluruh uji kesesuaian dan persetujuan lingkungan terpenuhi.
Yang perlu dicek pelaku usaha sebelum memilih lokasi
Untuk UMKM dan pelaku usaha yang bergerak di sektor penunjang, jasa logistik, atau kemitraan dengan perusahaan tambang, ada baiknya melakukan pengecekan sederhana sebelum berkomitmen.
- Pastikan lokasi kegiatan bukan kawasan konservasi atau area dengan fungsi perlindungan.
- Minta salinan izin dan persetujuan lingkungan dari mitra, bukan hanya peta wilayah.
- Verifikasi status dokumen melalui kanal resmi Kementerian ESDM, OSS, atau pemerintah daerah setempat.
- Perhatikan perubahan regulasi, karena ketentuan pertambangan dapat diperbarui dari waktu ke waktu.
Kementerian ESDM menyatakan komitmennya agar pengelolaan sumber daya mineral dan batubara berjalan sesuai ketentuan hukum dengan tetap mengutamakan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi. Bagi publik dan pelaku usaha, langkah paling aman adalah memeriksa dokumen resmi dan menanyakan langsung ke instansi berwenang, karena status wilayah pertambangan, kesesuaian ruang, dan izin usaha adalah tiga hal yang berbeda.
Sumber berita: Liputan6.com Ekonomi
Penulis berita: Rizky Maulana
Artikel ini dibuat dengan bantuan AI berdasarkan sumber berita di atas.

