Jakarta – Alarm berbunyi! Bukan kebakaran, tapi ancaman lebih dahsyat mengintai BPJS Kesehatan, benteng terakhir perlindungan kesehatan rakyat. BPJS Watch tanpa kompromi menuding pemerintah membuka pintu lebar bagi dominasi Kemenkes dan kepentingan asing, mengancam independensi dan kedaulatan data negara!
“Ini bukan sekadar urusan birokrasi, ini pengkhianatan terhadap amanat rakyat!” seru Indra Munaswar, Koordinator BPJS Watch, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (27/11).
Indra memulai serangan dengan menyoroti seleksi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan 2026-2031. “Panitia terang-terangan langgar UU! Calon titipan politik diloloskan, padahal UU BPJS jelas melarang!” ujarnya geram.
Indra khawatir, masuknya politisi akan menggerogoti objektivitas pengelolaan dana jaminan sosial. “Kalau yang bicara kepentingan partai, bagaimana nasib rakyat yang sakit dan butuh pertolongan?” tanyanya pedas.
Tak hanya soal direksi, pembentukan Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) yang diketuai Menteri Kesehatan juga dikecam. Indra menilai, struktur ini berpotensi mengebiri independensi BPJS Kesehatan.
“Alih-alih mandiri, BPJS malah jadi boneka Kemenkes!” kritiknya tajam. Apakah ini strategi efisiensi, atau justru upaya menguasai BPJS sepenuhnya?
Yang paling mengkhawatirkan adalah masuknya Ping An HealthTech, raksasa teknologi kesehatan asal China. Dengan kekuatan big data dan kecerdasan buatan, mereka menawarkan solusi digitalisasi yang memikat.
“Arah digitalisasi Kemenkes kok mirip sekali dengan model bisnis Ping An? Ini mencurigakan!” ujar Indra sinis. Ia memperingatkan bahaya penguasaan data pasien dan ketergantungan teknologi.
“Jika data kesehatan kita dikelola asing, kedaulatan negara bisa runtuh! Jangan jadikan jaminan sosial sebagai lahan bisnis asing!” tegasnya.
Indra mengungkap, tawaran bantuan Ping An beberapa tahun lalu menyimpan bahaya laten: kebocoran data pribadi peserta JKN yang mengancam ketahanan nasional.
BPJS Watch khawatir, konsentrasi kekuasaan dan penetrasi asing akan merusak kualitas layanan publik. Indra mewanti-wanti, kelas menengah akan menjadi korban, tak diprioritaskan di BPJS, namun tak mampu menjangkau layanan premium.
BPJS Watch Menuntut: Selamatkan BPJS, Selamatkan Indonesia!
Dengan semangat membara, Indra menyampaikan tuntutan:
1. Tinjau ulang seleksi direksi: Pilih yang independen dan profesional!
2. Buka transparansi kerja sama digital: Jangan ada yang disembunyikan!
3. Jaga kedaulatan data dan jaminan sosial: Jangan gadaikan masa depan bangsa!
“Kami berjuang agar BPJS mandiri, bebas intervensi, dan terlindungi dari asing!” pungkasnya.
Akankah pemerintah mendengar teriakan BPJS Watch? Atau BPJS akan terus terjerumus ke pusaran kepentingan yang mengancam negara? Rakyat menunggu dengan cemas. (Red)