Bukan Sekadar Rapat, PGLII Gaspol Tentukan Arah Gereja Injili dari Papua sampai IKN
TANGERANG SELATAN – Rapat Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII) yang digelar di Serpong, 23–24 Januari 2026, menjadi penanda bahwa organisasi gereja Injili ini sedang “gaspol” memperkuat peran dan arah pelayanannya di tingkat nasional.
Bertempat di Soll Marina Hotel, forum yang mempertemukan Majelis Pertimbangan dan Pengurus Pusat PGLII itu tak berhenti pada laporan dan formalitas. Sejumlah keputusan strategis diambil, menyentuh isu sensitif dan krusial seperti Papua, krisis ekologi, hingga rencana kehadiran PGLII di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Umum PGLII Pdt. Tommy Lengkong bersama Sekretaris Umum Pdt. Prof. Daniel Ronda, dan dihadiri jajaran pimpinan pusat serta Majelis Pertimbangan yang diketuai Pdt. Ronny Mandang.
Sejak hari pertama, nuansa konsolidasi terasa kuat. Dalam ibadah pembuka, Pdt. Robby Repi menegaskan pentingnya persatuan dan saling menopang di tengah tantangan pelayanan gereja yang semakin kompleks.
Dalam arahannya, Pdt. Tommy Lengkong menegaskan bahwa PGLII sedang memasuki fase penataan serius. Menurutnya, gereja tidak cukup hanya bersuara, tetapi harus bekerja secara terukur, terarah, dan berdampak nyata.
“Persekutuan harus terlihat dalam kerja yang rapi dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Hari kedua rapat diisi dengan pembahasan Position Result Description (PRD) dan Key Performance Indicator (KPI). Seluruh komisi diminta menyusun program kerja yang jelas, realistis, dan sejalan dengan visi-misi PGLII periode 2025–2029.
Salah satu keputusan paling menyita perhatian adalah pembentukan Task Force Papua PGLII. Tim ini diberi mandat khusus untuk mengawal isu-isu strategis di Papua, mulai dari persoalan sosial, kemanusiaan, hingga keadilan dan perdamaian.
Tak kalah penting, Pdt. Ronny Mandang juga dipercaya memimpin pengawalan rencana pembangunan Kantor Pusat PGLII di IKN. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi dan peran PGLII dalam lanskap kebangsaan ke depan.
Isu lingkungan turut menjadi perhatian serius. PGLII tengah memfinalisasi pernyataan sikap resmi terkait krisis ekologi yang terjadi di Papua dan sejumlah daerah lain di Indonesia. Dokumen ini disusun oleh tim khusus dan ditargetkan rampung dalam waktu singkat.
Dari sisi kelembagaan, Komisi Hukum, HAM, dan Advokasi diberi tugas menyelesaikan seluruh aspek legalitas organisasi, termasuk kelengkapan administrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Sementara terkait tawaran kerja sama di sektor pertambangan, forum sepakat mengambil sikap hati-hati dengan menunggu legalitas rampung dan melakukan kajian mendalam.
Rapat juga menyepakati langkah lanjutan berupa pertemuan strategis antara Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dengan Majelis Pertimbangan di Bandung, serta agenda dialog dengan Gereja Betesda Indonesia terkait permohonan keanggotaan.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan ibadah pengutusan pada Sabtu siang, dilanjutkan kehadiran peserta dalam Perayaan Natal PGLII di Jakarta. Rapat Lengkap berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 1–2 Juni 2026 di Lampung.
About the Author
