DPRD Kota Bogor Tekankan Transparansi dan Kinerja PDAM Jelang Program Air Bersih 2026
Bogor — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menegaskan pentingnya transparansi anggaran dan peningkatan kinerja pelayanan PDAM Tirta Pakuan menjelang pelaksanaan program strategis tahun anggaran 2026. Hal ini mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Bogor bersama jajaran direksi PDAM Tirta Pakuan yang digelar di Gedung DPRD Kota Bogor.
Rapat tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus pemantapan arah kebijakan PDAM, khususnya dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan layanan air bersih yang merata, berkelanjutan, dan akuntabel.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, menyampaikan bahwa perencanaan kerja PDAM tidak hanya harus berorientasi pada peningkatan jumlah pelanggan, tetapi juga pada kualitas layanan serta pengelolaan keuangan perusahaan daerah.
“PDAM memegang peran vital dalam pelayanan publik. Karena itu, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam pemaparan direksi PDAM Tirta Pakuan, sejumlah program prioritas tahun 2026 disampaikan, antara lain penambahan sambungan rumah, penurunan tingkat kehilangan air (non-revenue water), peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi program sanitasi.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD. Ia menegaskan bahwa penguatan layanan harus berjalan seiring dengan peningkatan kontribusi PDAM terhadap pendapatan daerah.
“Transparansi dan efektivitas anggaran menjadi kunci. DPRD akan memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar berdampak pada pelayanan masyarakat,” kata Heri.
Sementara itu, Endah Purwanti, anggota Komisi II lainnya, menilai bahwa rencana kerja hingga 2027 memerlukan peta jalan yang lebih strategis. Menurutnya, PDAM perlu keluar dari pola kerja rutin dan mulai memperkuat inovasi serta regulasi pendukung sejak awal.
“Perencanaan harus matang agar target jangka menengah tidak terhambat. Direksi baru harus mampu menunjukkan terobosan yang terukur,” ujarnya.
Isu kualitas air juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Anggota Komisi II, Hj. Anna Mariam Fadhilah, mendorong kajian pengembangan layanan air minum berkualitas tinggi yang dapat langsung dikonsumsi masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan aspek biaya dan keberlanjutan sistem.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar. Jika ada terobosan layanan air siap minum, tentu harus dipastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga,” ucapnya.
Melalui rapat kerja ini, DPRD Kota Bogor berharap PDAM Tirta Pakuan mampu memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan pelayanan publik, serta menjadi BUMD yang sehat dan profesional dalam mendukung pembangunan kota ke depan.
Jurnalis: Vicken Highlanders
Editor: Romo Kefas