Ketika Jemaat Harus Turun ke Politik: Iman Tak Cukup Berdoa, Ia Harus Bertindak
Bogor – Di banyak gereja, politik masih dianggap barang najis. Dibicarakan diam-diam, dijauhi di mimbar, dicurigai di ruang doa. Politik seolah hanya urusan “dunia”, sementara iman cukup di gereja dan doa. Akibatnya fatal: keputusan-keputusan yang menentukan hidup jutaan orang Kristen justru dibuat tanpa suara umat Kristen di dalamnya.
Ironisnya, umat yang paling rajin berdoa sering kali menjadi yang paling pasif saat keadilan diinjak. Kita lantang bersuara di ibadah, tetapi membisu di bilik kebijakan. Kita mengutip firman tentang terang dunia, tetapi membiarkan kegelapan mengatur negara.
Padahal satu fakta tak bisa dibantah: seluruh kebijakan publik di negeri ini lahir dari keputusan politik.
Kita boleh tidak menyukai politik, tetapi politik tidak pernah berhenti memengaruhi kita.
- Harga kebutuhan pokok ditentukan oleh kebijakan politik.
- Arah pendidikan, kurikulum, dan kebebasan beragama ditentukan oleh keputusan politik.
- Perlindungan rumah ibadah, izin gereja, hingga kebijakan intoleransi—semuanya diputuskan di meja politik.
- Keadilan bagi kaum lemah, buruh, petani, dan minoritas ditentukan oleh undang-undang yang lahir dari proses politik.
Maka ketika jemaat berkata, “Saya tidak mau urusan politik”, sejatinya ia sedang berkata,
“Saya menyerahkan hidup saya untuk diatur oleh keputusan orang lain.”
Itu bukan kerohanian. Itu ketidaksadaran sipil.
Alkitab tidak pernah mengajarkan iman yang apolitis. Para nabi justru keras mengkritik kebijakan raja, sistem yang menindas, dan hukum yang timpang.
“Celakalah mereka yang menetapkan ketetapan-ketetapan lalim dan yang mengeluarkan keputusan-keputusan aniaya.”
(Yesaya 10:1)
Bagaimana mungkin kita mengkritik ketidakadilan, tetapi menolak memahami sistem yang melahirkannya?
Yesus sendiri tidak memimpin partai, tetapi Ia sangat sadar politik. Ia tahu siapa Pilatus, siapa Herodes, dan bagaimana kekuasaan bekerja. Ia disalibkan bukan karena doktrin semata, tetapi karena dianggap mengganggu stabilitas kekuasaan.
Dalam demokrasi, kekuasaan tidak turun dari langit. Kekuasaan lahir dari:
- suara rakyat,
- partisipasi warga,
- dan struktur politik yang sah.
Jika umat Kristen memilih absen, itu bukan tanda kerohanian—itu tanda iman publik yang belum dewasa.
Yesus berkata:
“Kamu adalah terang dunia.” (Matius 5:14)
Terang tidak berfungsi jika hanya menyinari altar. Terang harus masuk ke ruang gelap—termasuk ruang legislasi, anggaran, dan kebijakan publik.
Nilai tanpa struktur hanya menjadi wacana. Doa tanpa kebijakan hanya menjadi penghiburan pribadi.
Di sinilah partai Kristen menjadi masuk akal—bukan sebagai alat dominasi, tetapi sebagai kendaraan demokratis nilai iman.
Partai Kristen bukan untuk mengkristenkan negara, melainkan:
- menghadirkan keadilan sosial,
- memperjuangkan martabat manusia,
- memastikan kebijakan tidak mengorbankan yang lemah,
- dan menjaga ruang hidup yang adil bagi semua.
“Belalah hak orang lemah dan yatim, tegakkan keadilan bagi orang sengsara dan miskin.”
(Mazmur 82:3)
Jika umat Kristen menolak alat politik, lalu bagaimana nilai itu diwujudkan secara struktural?
Bayangkan sebuah kapal besar bernama Indonesia. Ombak tinggi, arah tak menentu. Di dalamnya ada penumpang yang rajin berdoa, tetapi menolak ikut menentukan arah kapal. Ia hanya mengeluh saat kapal oleng.
Aneh, bukan?
Begitulah iman yang menolak politik: mengeluh tanpa terlibat, mengkritik tanpa tanggung jawab, berdoa tanpa tindakan.
Kesadaran politik jemaat tidak berarti semua harus jadi politisi. Tetapi jemaat harus:
- memahami bahwa iman punya implikasi publik,
- melek kebijakan,
- mendukung kader Kristen yang berintegritas,
- dan berani terlibat dalam partai Kristen atau wadah politik bernilai.
“Iman tanpa perbuatan adalah mati.” (Yakobus 2:17)
Dalam konteks bangsa, perbuatan iman adalah keberanian ikut menentukan arah kebijakan.
Jika gereja terus alergi terhadap politik, jangan salahkan politik ketika ia makin jauh dari nilai. Kekosongan tidak pernah netral—ia selalu diisi.
Sudah waktunya jemaat berhenti bertanya,
“Bolehkah orang Kristen berpolitik?”
Pertanyaan yang lebih jujur adalah:
“Sampai kapan orang Kristen membiarkan hidupnya ditentukan oleh keputusan politik yang tidak ia pahami?”
Karena dalam demokrasi, diam juga pilihan.
Dan sering kali, diam berarti menyerah.
✍️ Ev. Kefas Hervin Devananda (Romo Kefas)
Jurnalis Senior Pewarna Indonesia
Penggiat Budaya & Rohaniawan Salah Satu Sinode Gereja di Indonesia
About the Author
