Senin, 16 November 2026

Kursi Wapres Kosong, Prabowo Diprediksi Pilih Kader Gerindra

Pengamat memprediksi Prabowo mengutamakan kader Gerindra untuk kursi wapres, sementara peluang Anies dan Mahfud dinilai sulit karena rival politik 2024.

Pengisian kursi Wakil Presiden Republik Indonesia kembali menjadi sorotan setelah MPR RI bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengusulkan dua nama calon wakil presiden untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Di tengah pembahasan itu, pengamat memprediksi Prabowo akan mengutamakan kader internal Partai Gerindra ketimbang figur dari kalangan profesional seperti Anies Baswedan dan Mahfud MD. Prediksi tersebut muncul karena pengisian posisi wapres tidak hanya menyangkut figur, tetapi juga stabilitas pemerintahan dan arah koalisi ke depan.

Kursi wapres yang kosong membuat publik menanti langkah Presiden. MPR RI telah mengirim surat agar kepala negara segera mengajukan dua nama. Dengan begitu, proses politik memasuki tahap yang lebih konkret: dari wacana nama-nama yang beredar menjadi keputusan resmi yang akan dibahas lembaga negara.

Dua nama yang diajukan nantinya bukan sekadar daftar formal. Presiden perlu memastikan keduanya memiliki kesiapan bekerja dalam kabinet dan mampu menjaga komunikasi dengan partai pendukung. Publik juga akan mencermati apakah nama yang muncul mewakili kapasitas, kedekatan politik, atau kombinasi keduanya.

MPR Bersurat, Ruang Pembahasan Terbuka

Surat MPR RI menjadi penanda bahwa pengisian jabatan wapres tidak bisa ditunda tanpa alasan. Presiden diminta mengusulkan dua nama calon wapres untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Mekanisme ini membuka ruang bagi publik untuk mencermati siapa yang akan mendampingi Prabowo hingga akhir periode.

Dalam pemberitaan, posisi yang kosong itu dikaitkan dengan cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Namun perhatian utama publik saat ini adalah siapa nama yang akan diajukan Presiden. Sejumlah nama mulai dikait-kaitkan, terutama karena posisi wapres strategis bagi kelangsungan pemerintahan.

Pengisian kursi wapres juga menjadi ujian bagi konsolidasi politik. Presiden perlu mempertimbangkan dukungan partai, kemampuan bekerja sama dengan kabinet, serta penerimaan publik. Karena itu, nama yang muncul tidak selalu sama dengan nama yang akhirnya diajukan.

Anies dan Mahfud: Kapasitas versus Realitas Politik

Nama Anies Baswedan dan Mahfud MD disebut-sebut memungkinkan untuk mendampingi Prabowo. Keduanya berasal dari kalangan profesional dan memiliki pengalaman politik nasional. Anies pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta, sedangkan Mahfud dikenal sebagai tokoh hukum dan pernah menjabat pejabat negara. Keduanya juga merupakan kandidat pada Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurniasyah menilai kapasitas Anies dan Mahfud memungkinkan untuk menjadi cawapres. Namun, ia melihat peluang keduanya diusulkan Prabowo cukup sulit. Sebab, Anies dan Mahfud merupakan rival atau lawan politik Prabowo pada kontestasi Pilpres 2024.

“Mungkin saja karena hak Presiden, tetapi mencari alasan mengusulkan keduanya akan cukup sulit,” kata Dedi. Pernyataan itu menggambarkan bahwa pertimbangan politik tidak bisa dilepaskan dari rekam jejak kontestasi sebelumnya. Kapasitas saja tidak cukup tanpa alasan politik yang kuat.

Bagi publik, nama Anies dan Mahfud memang menarik karena keduanya dikenal luas. Namun realitas politik menunjukkan bahwa Presiden cenderung memilih figur yang sejalan dengan agenda pemerintahan. Dukungan partai dan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan menjadi faktor yang sulit diabaikan.

Keduanya juga membawa basis pendukung masing-masing. Dalam politik nasional, basis dukungan bisa menjadi nilai tambah sekaligus tantangan. Presiden perlu menghitung dampaknya terhadap koalisi yang sedang berjalan dan terhadap penerimaan publik atas keputusan yang diambil.

Kader Internal Gerindra dan Pertimbangan Presiden

Dedi menilai dinamika politik saat ini membuka peluang bagi Prabowo untuk mengusulkan nama dari lingkaran terdekatnya, termasuk kader Partai Gerindra. Kader internal dianggap lebih mudah membangun komunikasi dengan presiden dan partai pendukung. Selain itu, pilihan internal dapat memperkuat kohesi koalisi yang sudah berjalan.

Persoalan dugaan penyadapan yang mencuat belakangan ini juga berpotensi memengaruhi pertimbangan Presiden dalam memilih pendampingnya. Isu tersebut menambah lapisan pertimbangan politik yang harus dihitung. Presiden dituntut memilih figur yang dapat menjaga kepercayaan dan keamanan politik pemerintahan.

Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden. Hak prerogatif itu tidak menghapus kebutuhan akan komunikasi politik dengan partai pendukung dan lembaga negara. Presiden juga perlu memastikan dua nama yang diajukan memiliki peluang diterima dalam proses politik di MPR.

Pilihan kader internal Gerindra bukan tanpa konsekuensi. Di satu sisi, langkah itu dapat memperkuat mesin partai dan mempercepat konsolidasi. Di sisi lain, publik mungkin mengharapkan figur yang lebih luas dan tidak semata berasal dari lingkaran kekuasaan. Perdebatan semacam ini wajar dalam demokrasi.

Yang perlu dijaga adalah agar proses pengisian kursi wapres tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Presiden memiliki ruang untuk menimbang berbagai nama, tetapi publik berhak mendapatkan penjelasan yang memadai. Transparansi politik akan membantu menjaga kepercayaan terhadap lembaga negara.

Dampak bagi Masyarakat dan Agenda Pemerintahan

Pengisian kursi wapres bukan sekadar urusan elite politik. Jabatan itu menyangkut jalannya pemerintahan, koordinasi kementerian, dan kepercayaan publik terhadap stabilitas negara. Masyarakat berkepentingan agar tidak ada kekosongan kepemimpinan yang mengganggu layanan publik dan program pemerintah.

Figur pendamping Prabowo akan menghadapi agenda pemerintahan pada sisa masa jabatan. Karena itu, kemampuan bekerja dalam kabinet, menjaga komunikasi politik, dan merespons persoalan publik menjadi penting. Publik akan menilai bukan hanya popularitas, tetapi juga rekam jejak dan kesediaan bekerja kolektif.

Jika Presiden memilih kader internal Gerindra, pesan yang muncul adalah penguatan partai dan stabilitas koalisi. Jika memilih figur profesional, sinyal yang dikirim bisa berbeda: perluasan dukungan dan penekanan pada kapasitas. Apa pun pilihannya, publik menanti nama resmi yang diajukan Presiden.

Proses ini juga menjadi cermin bagaimana politik nasional bekerja setelah Pilpres 2024. Rivalitas masa lalu tidak otomatis menutup peluang, tetapi juga tidak mudah dilupakan. Presiden perlu menimbang kapasitas, loyalitas, dan dampak politik bagi pemerintahan yang sedang berjalan.

Hingga kini, pembahasan tentang cawapres masih bergerak pada tataran prediksi dan penilaian pengamat. Nama Anies dan Mahfud tetap disebut, sementara kader Gerindra diprediksi lebih berpeluang. Publik menunggu keputusan resmi karena hanya melalui pengajuan nama oleh Presiden proses pengisian kursi wapres dapat berjalan.

Yang terpenting, pengisian jabatan wapres harus menjaga kelangsungan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Isu ini layak dicermati karena berdampak pada stabilitas politik nasional. Keputusan Presiden nantinya akan menjadi titik penting dalam perjalanan sisa masa jabatan 2024-2029.

Sumber berita: JawaPos – jawapos.com

Penulis berita: Teguh Santoso

Teguh Santoso

Redaktur Kuliner (Resep Masakan)