Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa data pendidikan seluruh anggota DPR sebenarnya sudah tersedia dan dapat diakses publik melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11), untuk menanggapi petisi yang mendesak agar setiap anggota dewan membuka ijazah dan riwayat pendidikannya kepada masyarakat.
Menurut Dasco, dokumen pencalonan anggota legislatif yang tersimpan di KPU telah memuat keterangan mengenai latar belakang pendidikan para calon. Karena itu, ia menilai tidak ada informasi yang benar-benar tertutup bagi warga yang ingin menelusuri rekam jejak wakil rakyatnya.
Ia menegaskan, data pencalonan tersebut “terbuka” bagi publik. Dasco mempersilakan masyarakat melihat sendiri dokumen yang diajukan ketika seseorang maju sebagai calon anggota legislatif.
Dasco menambahkan, informasi mengenai rekam jejak anggota DPR sebelum menduduki kursi parlemen juga tercatat dalam data pencalonan itu. Dengan begitu, publik dapat mengetahui riwayat seorang calon sebelum ia terpilih dan duduk sebagai wakil rakyat di Senayan.
Pernyataan itu muncul di tengah tekanan publik yang meningkat. Sebuah petisi di platform Change.org yang digagas Farida Octavia meminta transparansi dokumen ijazah serta riwayat pendidikan seluruh anggota DPR RI. Petisi tersebut telah mengantongi dukungan lebih dari 21 ribu tanda tangan.
Tiga Tuntutan dalam Petisi
Petisi itu memuat tiga tuntutan utama yang dialamatkan kepada DPR, KPU, kementerian terkait, serta seluruh anggota legislatif. Inti desakan warga adalah keterbukaan informasi pendidikan sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas wakil rakyat.
Tuntutan pertama ditujukan kepada pimpinan DPR RI. Pembuat petisi meminta pimpinan dewan mewajibkan seluruh anggotanya membuka rekam jejak pendidikan beserta dokumen ijazah kepada masyarakat.
Cakupan keterbukaan yang diminta tidak tanggung-tanggung. Petisi menyerukan agar dokumen pendidikan dibuka sejak tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi, termasuk gelar akademik yang dimiliki setiap anggota dewan.
Desakan ini menempatkan parlemen sebagai pihak yang paling dulu diminta bergerak. Meski demikian, petisi juga menyasar penyelenggara pemilu dan kementerian terkait, dua pihak yang dalam keseharian memegang dokumen kelengkapan administrasi pencalonan.
| Pokok | Keterangan |
|---|---|
| Pemicu | Petisi Change.org yang digagas Farida Octavia, didukung lebih dari 21 ribu tanda tangan |
| Tuntutan pertama | Pimpinan DPR diminta mewajibkan seluruh anggota membuka rekam jejak pendidikan dan ijazah |
| Cakupan | Pendidikan menengah hingga perguruan tinggi, termasuk gelar akademik |
| Respons DPR | Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad: data tersedia dan terbuka di KPU |
Respons DPR: Data Sudah Ada di KPU
Jawaban Dasco pada dasarnya menunjuk pada jalur yang sudah ada. Ia menyatakan bahwa proses pencalonan anggota DPR melalui KPU membuat sejumlah data menjadi bagian dari dokumen resmi yang dapat diakses.
Menurutnya, data mengenai calon sebelum resmi menjadi anggota legislatif tersimpan lengkap di lembaga penyelenggara pemilu. Karena itu, warga yang ingin mengetahui latar belakang pendidikan seorang wakil rakyat tinggal menelusurinya melalui KPU.
Dengan menunjuk KPU, DPR memindahkan pusat perhatian dari ruang sidang parlemen ke meja penyelenggara pemilu. Di sanalah dokumen persyaratan pencalonan, termasuk keterangan pendidikan, direkam sejak awal sebagai bagian dari tahapan pemilu.
Dalam keterangannya, Dasco tidak menguraikan secara rinci bagaimana alur penelusuran dokumen tersebut dilakukan warga. Ia juga belum menyampaikan apakah DPR akan mengambil langkah tambahan, misalnya mempublikasikan dokumen di kanal resmi dewan.
Yang ditegaskan Dasco adalah bahwa data itu bukan barang baru. Dokumen sudah terkumpul sejak tahap pencalonan, jauh sebelum seseorang dilantik menjadi anggota dewan. Implikasinya, pembicaraan soal keterbukaan pendidikan anggota DPR tidak berangkat dari nol.
Mengapa Rekam Jejak Pendidikan Disorot
Dalam banyak diskusi publik, rekam jejak pendidikan dipandang sebagai salah satu indikator kualifikasi seorang pejabat. Dokumen ijazah dan gelar akademik menjadi rujukan paling konkret ketika warga ingin menilai bekal pengetahuan seseorang yang akan membuat kebijakan.
Bagi sebagian warga, keterbukaan dokumen semacam ini sederhana logikanya. Pejabat publik mengelola anggaran dan kewenangan yang besar, sehingga bukti formal mengenai riwayat pendidikannya dianggap pantas diketahui bersama.
Permintaan membuka dokumen tidak selalu berarti mencurigai individu tertentu. Dalam praktiknya, keterbukaan berlaku sebagai mekanisme pencegahan: ketika semua dokumen terbuka, ruang bagi keraguan maupun spekulasi ikut menyempit.
Di sisi lain, ada pula pandangan bahwa data pencalonan di KPU sudah memadai sebagai bentuk keterbukaan. Argumen ini bertumpu pada asumsi bahwa dokumen resmi yang tersimpan di lembaga negara dapat diakses kapan pun dibutuhkan.
Perbedaan dua pandangan itu menyisakan satu pertanyaan praktis: seberapa mudah akses itu diperoleh warga biasa. Keterbukaan di atas kertas dan keterbukaan yang benar-benar bisa dijangkau publik kerap tidak berada di titik yang sama.
Ujian bagi Akuntabilitas Parlemen
Petisi sebagai sarana partisipasi warga kini menjadi saluran yang kerap dipakai untuk menyuarakan tuntutan kebijakan. Jumlah tanda tangan yang terus bertambah menunjukkan besarnya perhatian terhadap isu pendidikan para wakil rakyat.
Bagi DPR, isu ini menyentuh dua hal sekaligus: kewenangan mengawasi jalannya pemerintahan dan standar transparansi yang melekat pada lembaga itu sendiri. Lembaga yang menuntut keterbukaan dari pihak lain akan dinilai dengan ukuran yang sama.
Bagi KPU, dokumen pencalonan merupakan bagian dari arsip penyelenggaraan pemilu yang sejak awal dihimpun untuk memastikan calon memenuhi syarat. Arsip itu menjadi rujukan ketika publik mempersoalkan kualifikasi seorang calon atau anggota legislatif.
Bagi masyarakat, yang paling dinanti adalah kejelasan ihwal cara mengakses data tersebut. Warga perlu tahu apakah informasi cukup diminta lewat permohonan, atau memang dibuka secara luas tanpa prosedur berbelit.
Pernyataan Dasco setidaknya memberi satu kepastian: menurut versi DPR, informasi itu tidak berada di ruang tertutup. “Sehingga bisa dilihat,” ujarnya, informasi mengenai calon legislatif tersedia lengkap.
Namun, kepastian soal lokasi data belum otomatis menjawab tuntutan petisi. Petisi meminta kewajiban terbuka bagi seluruh anggota dewan, sementara DPR menunjuk dokumen yang sudah ada di KPU. Dua hal ini bisa bertemu, bisa juga berjalan paralel tanpa titik temu.
Yang jelas, isu keterbukaan rekam jejak pendidikan anggota legislatif kini tercatat sebagai tuntutan warga yang terukur. Angka lebih dari 21 ribu dukungan membuat desakan itu sulit diabaikan begitu saja dalam perdebatan soal akuntabilitas wakil rakyat.
Publik tinggal menunggu langkah lanjutan dari kedua lembaga: apakah pimpinan DPR akan merespons tuntutan petisi secara resmi, dan apakah KPU menjelaskan secara terbuka bagaimana warga bisa menelusuri data pendidikan para calon yang telah mereka pilih.
Sumber berita: JawaPos – jawapos.com
Penulis berita: Dimas Arya Pratama

