KABUPATEN BOGOR – Kami selaku kuasa hukum yang ditunjuk oleh Nandar selaku ketua KKSU 02A jalur Cisarua, yang mana minggu-minggu ini Nandar menghadapi satu persoalan yang berkaitan dengan terkait dana kompensasi yang diberikan oleh Bank Jabar Peduli dan Baznas atas program Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi yang memang baru-baru ini banyak berkembang informasi di masyarakat. Saya merasa prihatin dengan terjadinya peristiwa ini, tapi tentunya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak hukum yang sama beliau juga memiliki hak untuk melakukan hak jawab terkait paska beliau melakukan klarifikasi kepada Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jabar. Kami juga tidak lupa mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Jabar, melalui beliau perhatian beliau dan kepedulian beliau kepada para sopir angkot di Kab.Bogor merupakan satu kepedulian orang tua terhadap anak-anaknya,” tutur Kusnadi,SH.MH.
Tidak luput juga kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya Kepada Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor H.Ade Ruhandi atas respon yang begitu cepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Tentunya klarifikasi hari ini merupakan bagian dari hak jawab yang diberikan kepada Undang-Undang terhadap seseorang yang ketika diberitakan memiliki hak jawab untuk melakukan klarifikasi. Statement pasca beliau menghadap Gubernur Jawa Barat untuk melakukan klarifikasi atas peristiwa yang terjadi terkait pemberian kompensasi tersebut yang mana setelah terjadinya berita yang baru-baru ini viral ternyata di kemudian hari adanya keterlibatan salah satu oknum organda yang merupakan atau memberikan tugas untuk melakukan pemotongan kepada para sopir.
Yang mana di dalam statement itu adalah alasan sebagai biaya operasional tentunya menurut dari beberapa video yang memang telah berkembang di masyaraka, banyak hal-hal yang memang tidak bersesuaian yang membuat klien kami Nandar bersama rekan-rekan nya terhukum secara psikologis maupun sosial. Faktanya di kemudian hari secara tegas diakui oleh oknum tersebut bahwa benar dengan alasan pemungutan tersebut karena tidak adanya biaya operasional yang diberikan atas pemberian kompensasi tersebut, akan tetapi bilamana kita merunut dari video di awal pada saat video tersebut mencuat dan adanya klarifikasi antara Kabid Lalin Dadang Mandra bersama Emen dan Sekretaris Organda juga pada saat itu hadir di dalam klarifikasi tersebut pada saat mengembalikan uang kompensasi yang disinyalir sebesar Rp.11.200.000 tidak ada pengakuan secara tegas dari oknum Sekretaris Organda tersebut, bahwa sebenarnya adalah perintah atau tugas yang diberikan kepada Nandar untuk meminta sejumlah uang kaitannya dengan operasional pemberian kompensasi itu. Kami juga menyesalkan kenapa pada saat itu tidak langsung di jelaskan bahwa sebenarnya permintaan uang itu adalah atas perintah dari Sekretaris Organda, barulah ketika Nandar ini menyampaikan kepada Gubernur Jabar bahwa terjadinya peristiwa pemungutan tersebut ternyata adalah atas perintah dari Sekretaris Organda DPC Kabupaten Bogor
Setelah itu ada pengakuan dari H. Haryandi bahwa benar menerima sejumlah uang sebesar kurang lebih Rp.8.500.000 yang kemudian diberikan kembali sebesar Rp.3.500.000 sebagai uang lelah atau uang pengganti operasional. berdasarkan pengakuan dari teman-teman semua faktanya bukan sejumlah itu yang diberikan. Dion merupakan pengurus KKSU jalur 02A Cisarua dan Saiful yang memang menyerahkan sejumlah uang kepada H.Haryandi, seharusnya hal tersebut diakui secara tegas dan jelas bahwa tidak sejumlah itu yang diberikan. Faktanya berdasarkan pengakuan lain Saiful menyerahkan sebesar Rp. 7.000.000 dan Dion sebesar Rp.8.000.0000, berarti jumlahnya kurang lebih sebesar Rp.15.000.000, Kemudian barulah Rp.3.500.000 diberikan sebagai pengganti uang lelah karena sudah bertugas 24 jam untuk mendata angkutan sebanyak kurang lebih 400 lebih unit angkot di wilayah Cisarua dan sekitarnya, termasuk jalur Pasir Muncang, dan Cibedug dengan harapan mengurangi kemacetan.
Tentunya hal-hal tersebut perlu kami klarifikasi dan kami menyesalkan Kenapa tidak dari awal Sekretaris Organda itu mengakui bahwa, pungutan tersebut atas perintah yang bersangkutan sehingga seolah-olah hal tersebut terjadi pembiaran dan membiarkan anggotanya ini menjadi buli-bulian di media sosial dan menjadi kambing hitam atas permasalahan pungutan tersebut sehingga tidak hanya berdampak secara pribadi tapi juga berdampak terhadap keluarga Nandar dan yang lainnya, seolah-olah hal tersebut merupakan mata pencaharian didapat dari uang hasil kutipan. Ini perlu kami tegaskan juga bahwa dengan seperti itu artinya H.Haryandi ini telah melakukan pembohongan publik terhadap fakta dan peristiwa yang sebenarnya, karena pada saat melakukan klarifikasi pada saat pengembalian uang yang diungkap Emen harusnya pada saat itulah H.Haryandi mengatakan bahwa memang itu atas perintah dari organda.
Seharusnya pada saat itu dia mengatakan seperti itu jadi jangan seolah-olah pada saat peristiwa itu terjadi pembiaran yang mengakibatkan semua masyarakat menyalahkan kepada Nandar dan teman-teman yang yang mengutip dana itu tanpa persetujuan dari pengurus yang lainnya. Sedangkan uang tersebut justru tidak dinikmati oleh teman-teman. Untuk itu kami minta agar dari pengurus organda Provinsi untuk menindak tegas oknum-oknum seperti ini dan kami juga berharap pemerintah daerah Kab.Bogor terutama Bupati dan Wakil Bupati Bogor tidak hanya ini merupakan pintu awal terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pungli di Kab.Bogor. Kita Tetap berharap bahwa agar benar-benar melakukan proses hukum atas peristiwa ini agar oknum-oknum yang memang terlibat dengan kejadian ini benar-benar mendapatkan efek Jera terhadap peristiwa seperti ini.
Karena supir-supir angkot ini kan penghasilannya tidak seberapa artinya mereka bisa mendapatkan setoran, ada uang yang dibawa ke rumah. Untuk kondisi saat ini luar biasa jadi sudah waktunya kita ini untuk berani bicara, berani mengungkap bahwa hal-hal seperti itu sudah jangan lagi terjadi di Kab. Bogor. Saya atas nama pribadi selaku warga Kab.Bogor sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Bogor, juga kepada pihak Kepolisian yang dengan cepat melakukan verifikasi terhadap masalah ini. Kami minta untuk diungkap dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan komitmennya bahwa dalam minggu-minggu ini akan disampaikan bahwa siapa sebenarnya yang memang terlibat, atau apabila ada oknum-oknum yang terlibat akan diungkap.
Kami berharap ini agar segera diumumkan siapa saja yang terlibat agar beban moral teman-teman yang di lapangan yang sudah bekerja satu kali 24 jam membagikan atau mendata dan kompensasi tersebut. Yang saat ini tentunya secara psikis terganggu tidak hanya pribadi tapi juga Keluarga. Tidak hanya di Jawa Barat yang memperhatikan bagaimana kita melihat komen komen dari netizen yang menuduh seolah-olah semua ini adalah ulah dari Ketua KSSU. Padahal harusnya diungkap ada berapa KSSU yang menerima kompensasi tersebut, ada berapa anggotanya dan Jalur mana saja yang memang menerima semuanya, kalau perlu dicek kebenarannya berapa saja yang didapat sebenarnya, kalau perlu di audit dengan sebenar-benarnya.
Dalam pembagian dana kompensasi itu ada tiga jalur yang meliputi jalur Cisarua, Cibedug dan jalur Pasir Muncang. Masing-masing jalur ini memiliki pengurus KKSU tersendiri Jadi kami pertama hanya fokus kepada kepentingan klien kami yang merupakan Ketua KKSU 02A jalur Cisarua. Seharusnya dalam hal kaitannya dengan klarifikasi ketiga pengurus KKSU yang berkaitan dengan tiga jalur, dua jalur lainnya itu seharusnya dipanggil juga untuk diverifikasi ada berapa anggotanya, ada berapa angkutannya dan kemungkinan-kemungkinan ada atau tidaknya pungutan yang sama terhadap anggota masing-masing KSSU. Ini kan yang belum kita temukan fakta di lapangan bahwa kedua trayek tersebut belum dilakukan klarifikasi berapa banyak yang didapat dari masing-masing jalur.
sudah di klarifikasi bahwa tidak semua yang dipotong sebesar itu akan tetapi ada beberapa komunitas saja yang memang Rp.200.000 terutama komunitas Jedap yang diwakili oleh Emen. Emen yang mana Di video awal berkomunikasi langsung dengan Gubernur Jawa Barat, uang yang di pungut itu khususnya buat komunitas Jedap saja diminta sebesar Rp.200.000. Selebihnya Itu variatif para Supir itu ada yang memberikan Rp.50.000 dan ada yang Rp.100.000. Jadi tidak semua dipungut sebesar Rp.200.000.
Kami saat ini hanya fokus melakukan jawab atas apa yang disampaikan oleh H.Haryandi selaku Sekretaris Organda DPC Kabupaten Bogor, yang mana bahwa pada saat klarifikasi itu H.Haryandi ini sebenarnya mengetahui peristiwa ini, kenapa pada saat klarifikasi dengan Kabid Lalin Kab.Bogor, kenapa diam saja itu yang kita sikapi saat ini. Setelah Nandar menghadap Gubernur Jawa Barat dan menyatakan bahwa terjadinya peristiwa itu atas perintah H.Riyandi. Seolah-olah ini pemeliharaan pembohongan publik anggotanya dijadikan tameng, dijadikan bemper atas peristiwa ini.
Ketika di akhir barulah terungkap beliau mengatakan bahwa uang ini tidak dimakan sendiri tetapi dibagi-bagi. Ketika kita gali bahwa faktanya saudara Saiful Bersama saudara Dion itu menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000. Dion Rp.8.000.000 dan Saiful Rp. 7.000.000 itu diserahkan di dalam mobil dan masih berada di lokasi. Selanjutnya ada cashback istilahnya uang lelah oleh H.Haryandi diberikan sebesar Rp.3.500.000 kepada Nandar untuk 5 anggota KSSU, setelah itu ada tambahan lagi dari Emen sebesar Rp.4000.000 dan dari komunitas Jedap Rp.2.000.000 itu nanti bisa di rincikan totalnya.
Permasalahannya meledak viral dari Rp.3.500.000 sebenarnya uang itu bukan belum terpakai tetapi uang itu sudah dibagi-bagi, tetapi akhirnya ditarik lagi untuk mengembalikan kepada saudara Emen sedangkan komunitas sedap dikembalikan bukan melalui Nandar tapi melalui anggota Satgas organda inisial R yang menghantarkan langsung uang tersebut kepada komunitas sedap sebesar Rp.2.000.000. Setelah dihitung memang tidak merasakan karena sisa dari pengembalian uang sebesar Rp.11.500.000 akan dikembalikan oleh H.Haryandi. Akan tetapi pada perjalanannya ketika Nandar ini ingin melindungi atasannya fakta di lapangan justru menjadi terpojok dan berdampak psikologis tidak hanya kepada Nandar tapi juga berdampak kepada keluarga dan teman-teman yang lainnya.
Akhirnya dengan memberanikan diri Nandar menghadap Gubernur Jabar, di situlah terungkap bahwa ada keterlibatan dari oknum organda, di awal bahwa dinyatakan juga oleh saudara Emen bahwa tidak terlibat oknum Organda maupun Dishub. Tapi faktanya saat ini diakui berdasarkan video yang kami miliki bahwa oknum organda memang mengakui dan dinyatakan di dalam videonya tidak dimakan sendiri. Itu kan merupakan bentuk pengakuan dari yang bersangkutan terlepas alibi yang bersangkutan bahwa itu digunakan untuk operasional. Yang kami sesalkan kenapa pengakuan itu tidak di awal pada saat dilakukan klarifikasi dengan Kabid Lalin Dishub Kab.Bogor Dadang Mandra, Emen dan Nandar.
Pada saat pengembalian harusnya sebagai pimpinan terhadap anggotanya diakui saja bahwa ini adalah beliau yang memberikan tugas agar tidak melebar. Terus terang aja bahwa organda bersama KKSU ini tidak ada operasional buat melakukan pembagian satu kali 24 jam dan bantuan ini mendadak. Tapi kenapa di akhir baru dikatakan dan saat ini klien kami dikorbankan bersama rekan-rekan yang lain. Untuk itu karena Meminta agar H.Haryandi selaku Sekretaris Organda melakukan klarifikasi terhadap hal ini dan membuka dengan sebenar-benarnya perkara ini, jangan sampai beliau ini nanti akan berdampak melakukan kebohongan publik yang memang imbasnya terhadap kepada klien kami.
Sebagai pimpinan harusnya beliau membela anggotanya bukan malah menjerumuskan anggotanya. Kami hanya melakukan klarifikasi yang berkaitan dengan klien kami jalur 02A Cisarua, kita juga meminta agar untuk pungutan yang ada di jalur Pasir Muncang dan Cibedug juga diungkap. untuk selanjutnya sebagai Tim Kuasa Hukumnya selanjutnya kami akan mengkaji masalah ini apakah keterangan-keterangan yang diberikan oleh H.Haryandi dapat berpotensi terkait penyebaran berita bohong sesuai dengan ketentuan undang-undang IT. Kalau memang tidak ada klarifikasi yang sesuai dengan fakta karena kami mungkin akan melakukan laporan pada pihak Kepolisian bahwa H.Haryandi ini terindikasi melanggar ketentuan Undang-Undang IT dengan melakukan kebohongan publik.
karena indikasi itu jelas yang mana adanya pembiaran oleh H.Haryandi selaku pihak organda pada saat klarifikasi dengan pihak dishub berdiam diri dan membiarkan anggota nya menjadi tameng dan tidak ada klarifikasi bahwa benar beliau menugaskan kepada KKSU untuk melakukan pemungutan. Nandar selaku ketua KSSU menghadap Gubernur Jabar harusnya di awal kalau memang beliau sebagai pemimpin yang baik kan disampaikan oleh Beliau bahwa ini memang saya menugaskan karena kami ini organda tidak memiliki biaya operasional itu akan lebih fair, ketika Nandar mengakui di hadapan Gubernur Jabar barulah beliau mengakui melalui statement-nya itu. Dia mengatakan dengan tegas bahwa dia tidak makan sendiri, siapa aja nih yang makan duit ini nanti ada enggak keterlibatan pihak-pihak lain yang terkait pemungutan uang tersebut.
Ditempat yang sama Ketua KSSU jalur 02A Cisarua mengatakan, “Alhamdulillah saya menerima Rp.3.000.000 dan rekan-rekan tim kita yang 5 orang tim saya Rp.2.000.0000, dari Gubernur Jawa Barat H.Dedi Mulyadi. Saya sangat berterima sekali karena lelah saya dalam pekerjaan itu, alhamdulillah ternyata Bapak kita di Jawa Barat telah memperhatikan kita kerja di lapangan sebagai KKSU yang tidak diberikan dana operasional, ucap Nandar.
Nandar menambahkan, Kedepannya saya berharap mudah-mudahan KKSU sekarang udah ada perbaikan, dan perhatian. Karena kita ini di lapangan kalau memang kita sopir tidak ada perhatian para pengemudi dari kita KKSU siapa lagi yang akan memperhatikan. Saya minta maaf kepada rekan-rekan pengemudi atas kesalahan saya kalau enggak disuruh enggak mungkin hal ini terjadi, karena dari dulu juga tidak pernah yang namanya meminta-minta dengan pengemudi kita yang ada di jalur Cisarua 02A. Dan yang merasa bagi rekan-rekan yang merasa dipungut Rp.200.000 sama tim kita di lapangan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pengemudi kita di jalur kita, ungkap Nandar. [÷]
About the Author
