JAKARTA – Dalam seminggu terakhir DKI Jakarta peningkatan intensitas hujan yang signifikan. Hasilnya, beberapa titik di Jakarta tergenang. Hal tersebut membuat era kepemimpinan Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono disorot dan patut untuk dievaluasi.
Sebagai sebuah kota megapolitan, Jakarta memang sejak lama berjuang menghadapi tantangan yang signifikan dalam menanggulangi banjir yang kerap mengancam warga.
Bahkan di awal minggu ini saja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat adanya 28 RT yang terendam banjir. Pada Senin pagi (25/3) tersebut banjir menghantam terutama daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, dengan ketinggian air mencapai 40 hingga 200 cm. Penyebab utama banjir ini adalah luapan Sungai Ciliwung, yang telah menjadi momok bagi warga Jakarta selama bertahun-tahun.
Menurut Tokoh Pemuda Betawi, Ihsan Suri, wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur menjadi yang paling terdampak oleh banjir kali ini. Meskipun demikian, tidak ada tindakan konkret yang diambil oleh PJ Gubernur dalam menanggapi situasi tersebut.
Bahkan pada hari sebelumnya ketika banjir juga melanda Jakarta Barat, Heru Budi Hartono, hanya bisa meminta maaf atas genangan air yang berlangsung selama 24 jam.
“Permintaan maaf saja tidaklah cukup. Heru Budi Hartono harus mampu memberikan solusi yang lebih inovatif dan tanggap dalam menanggulangi masalah banjir yang terus mengganggu kehidupan sehari-hari warga Jakarta,” ujar Ihsan Suri.
Lebih lanjut, Ihsan Suri menambahkan bila ada beberapa rencana yang harus direalisasi, misalnya saja pembangunan waduk di daerah Mampang yang telah direncanakan sejak tahun lalu dengan tujuan untuk mengurangi dampak banjir belumlah dilakukan.
“Rencana tersebut bahkan belum ada kabarnya lagi,” lugasnya.
Tak hanya itu, pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI pada program normalisasi Sungai Ciliwung pun belum mencapai titik yang memuaskan.
Untuk itu, Ihsan Suri menegaskan bila kinerja kepemimpinan Heru Budi Hartono sebagai Pejabat Gubernur DKI Jakarta haruslah dievaluasi. Tujuannya agar masyarakat bisa mendapat pelayanan yang lebih baik dari Pemerintah Provinsi.
Ihsan Suri lalu menghimbau para tokoh yang ingin ikut berlaga pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Jakarta harus maju dengan gagasan dan langkah konkret, khususnya dalam mengatasi permasalahan banjir ini.
“Jadi tidak melulu sekadar berbicara tentang identitas budaya atau menawarkan solusi-solusi yang bersifat umum, namun juga memiliki visi yang jelas dan progresif dalam membangun Jakarta ke depannya,” tegas Direktur lembaga riset Network Society Indonesia (Netsos Indonesia) tersebut.
“Memang mengatasi masalah banjir di Jakarta bukanlah tugas yang mudah, namun hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemimpin yang bertanggung jawab. Jakarta membutuhkan pemimpin yang tidak hanya bisa berbicara, melainkan juga bertindak secara nyata untuk menciptakan perubahan yang positif bagi warga Jakarta,” pungkas Ihsan Suri.
Kefas
About the Author
