Gorontalo – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyoroti pentingnya peran strategis analis kebijakan dalam mewujudkan layanan publik yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Lokakarya Penulisan Dokumen Rekomendasi Kebijakan untuk Layanan Dasar yang Inklusif di Provinsi Gorontalo, Rabu (21/8/2024).
“Analis kebijakan idealnya hadir sebagai agen untuk membantu pembuat kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang inovatif dan berbasis bukti, sehingga tidak lagi ditemukan kebijakan yang sepertinya tumpang tindih antara satu dinas dengan dinas yang lain, sehingga pemberian layanan publik dapat semakin efektif dan efisien bagi masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan, seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, masyarakat menuntut pemerintah meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan. Tidak terkecuali bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, yang perlu terus memperbaiki layanan publik di daerah terutama melalui peningkatan kapasitas analis kebijakan.
Sementara itu, guna mengoptimalkan peran analis kebijakan, Yusharto mengimbau agar setiap analis kebijakan di lingkungan Pemprov Gorontalo dapat memahami tugas dan fungsi (tusi) yang diembannya. Mereka didorong mengenali kemampuan yang dimiliki sekaligus yang dibutuhkan instansi. Tidak hanya itu, para analis kebijakan perlu mengembangkan potensi sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan dan dibutuhkan oleh organisasi maupun pimpinan.
Selain itu, Yusharto juga menekankan pentingnya kolaborasi analis kebijakan dengan berbagai pihak. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan peran analis kebijakan ini dapat semakin dikenal dan diterima lebih luas sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. “Kolaborasi juga sekaligus sebagai kunci dalam menciptakan solusi yang tepat sasaran dan berkelanjutan untuk layanan publik relevan dengan perkembangan zaman,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menegaskan, di era yang serbacepat ini, kebijakan yang dihasilkan harus didasarkan pada data dan bukti yang kuat, serta melibatkan pendekatan yang holistik dan lintas sektor. Upaya ini diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang inovatif dan solutif.
“Misalnya, pemerintah harus cepat merespons dan memberikan pernyataan yang tepat berkaitan dengan kebijakan yang bisa dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih luas atau mengantisipasi berbagai kemungkinan dari adanya perang dari negara lain yang berdampak bagi ekonomi Indonesia,” pungkasnya.(*)
About the Author
