Mahasiswa Bogor Tagih Keberpihakan Wakil Rakyat, DPRD Janjikan Aspirasi Dibawa ke Tingkat Nasional
BOGOR – Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Bogor Raya di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor, Selasa (23/6/2026), menjadi momentum bagi kalangan mahasiswa untuk menguji sejauh mana keberpihakan para wakil rakyat terhadap berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.
Dengan membawa tujuh poin tuntutan, mahasiswa menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan dan kondisi nasional yang dinilai membutuhkan perhatian serius. Mereka menilai berbagai persoalan ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga penegakan hukum harus menjadi agenda prioritas yang diperjuangkan oleh para pemegang kebijakan.
Sejak awal aksi berlangsung, mahasiswa menegaskan bahwa gerakan yang mereka lakukan bukan sekadar demonstrasi simbolik, melainkan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Melalui orasi dan pernyataan sikap, mereka menyampaikan aspirasi yang menurut mereka mewakili kegelisahan sebagian masyarakat.
Merespons aksi tersebut, Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil bersama sejumlah unsur Forkopimda turun langsung menemui peserta aksi. Kehadiran para pejabat daerah itu mendapat perhatian mahasiswa yang berharap tuntutan mereka tidak berhenti hanya sebagai dokumen seremonial.
Dalam dialog yang berlangsung di lokasi aksi, mahasiswa menyerahkan dokumen berisi tuntutan terkait evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), refungsi anggaran sesuai amanat konstitusi, stabilisasi harga kebutuhan pokok, mewujudkan pemerintahan yang bersih, reformasi regulasi, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pemberantasan mafia tanah.
Adityawarman menyampaikan bahwa DPRD Kota Bogor menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Ia mengakui bahwa substansi tuntutan tersebut sebagian besar berada dalam kewenangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengambil keputusan langsung terhadap isu yang disampaikan.
Meski demikian, ia memastikan DPRD tidak akan menutup mata terhadap aspirasi tersebut. Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD berkomitmen meneruskan tuntutan mahasiswa kepada DPR RI dan lembaga terkait agar menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan nasional.
“Kami memahami apa yang menjadi perhatian mahasiswa. Tugas kami adalah memastikan aspirasi ini dapat tersampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya,” ujarnya.
Aksi berlangsung dalam suasana kondusif dengan pengawalan aparat keamanan. Tidak terjadi insiden yang mengganggu jalannya kegiatan maupun aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.
Bagi mahasiswa, aksi ini merupakan bagian dari upaya menjaga fungsi pengawasan publik terhadap kebijakan negara. Sementara bagi DPRD Kota Bogor, janji untuk mengawal aspirasi tersebut menjadi komitmen yang akan terus dipantau oleh publik.
Karena pada akhirnya, yang ditunggu bukan sekadar penerimaan tuntutan, melainkan sejauh mana suara yang disampaikan dari jalanan Kota Bogor benar-benar mampu mencapai ruang-ruang pengambilan keputusan di tingkat nasional.
Jurnalis: Romo Kefas
About the Author
