Banyuwangi, 18 September 2025 — Upaya pemerintah memperbaiki tata kelola bantuan sosial (bansos) melalui digitalisasi program Bansos mendapat sambutan positif dari masyarakat Banyuwangi. Meski muncul catatan kritis, warga menilai langkah ini sebagai terobosan penting untuk memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran.
Anang Sugeng, perwakilan Dewan Ordi dari Badan Usaha Antar Gereja, menyebut digitalisasi ini sebagai peluang besar untuk meningkatkan keadilan sosial. “Program ini luar biasa. Harapan kami, sistem digital ini bisa jadi jembatan agar bantuan lebih cepat, lebih akurat, dan benar-benar sampai ke warga yang membutuhkan,” ujarnya pada acara Sosialisasi Umum Pelaksanaan Pilot Project Digitalisasi Bantuan Sosial di Banyuwangi Jawa Timur, Kamis (17/9/2025).
Anang mengusulkan agar ke depan bansos bisa terintegrasi langsung dengan KTP. Menurutnya, sistem ini tidak hanya efisien, tetapi juga memberi ruang untuk memperbarui data secara dinamis sesuai perubahan kondisi ekonomi keluarga. “Dengan KTP, kalau tahun ini miskin lalu tahun depan sudah bangkit, datanya bisa otomatis diperbarui. Bantuan pun bisa segera dialihkan ke mereka yang masih membutuhkan,” tambahnya.
Eko Berliono, perwakilan PUSKOR (Pusat Koordinasi Indonesia), menilai digitalisasi bansos akan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, sekaligus mengurangi potensi ketidakadilan dalam distribusi. “Langkah ini membawa harapan baru. Tantangannya memang pada sosialisasi. Tapi kalau dikomunikasikan dengan baik, warga bisa menerima dan mendukung,” kata Eko.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan kelompok rentan, terutama yang belum memiliki rekening bank, tetap mendapat pendampingan dalam proses transisi menuju sistem digital.
Pemerintah menegaskan bahwa digitalisasi bansos tidak hanya soal sistem daring, melainkan juga reformasi data agar bantuan tepat sasaran. Program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni menghapus kemiskinan absolut dan membangun sistem jaminan sosial yang menyeluruh dan berkeadilan.
Untuk itu, pemerintah menyiapkan masa transisi dengan sosialisasi dan edukasi masyarakat secara bertahap. Hal ini dilakukan agar warga lebih siap, sekaligus menghindari kesalahpahaman di lapangan.
YY
About the Author
