Bekasi – Dalam sistem politik Indonesia, kita mencari sosok pemimpin yang lahir dari rakyat, tumbuh bersama rakyat, dan bekerja untuk rakyat. Pemimpin seperti Jokowi, yang memiliki latar belakang sebagai tokoh masyarakat dan wali kota Solo sebelum menjadi Presiden Indonesia, dapat menjadi contoh bagi pemimpin lainnya. Namun, sebagian pendukung Jokowi juga pernah merasa kecewa dengan perubahan arah kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan harapan awal, seperti perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada elit politik atau kurangnya kemajuan dalam beberapa isu yang dianggap penting oleh pendukungnya.
Kecewa ini dapat dimaklumi karena Jokowi sendiri telah berjanji untuk menjadi pemimpin yang dekat dengan rakyat dan memperjuangkan kepentingan mereka. Namun, dalam beberapa kasus, kebijakan yang diambil oleh pemerintahannya tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan rakyat. Oleh karena itu, kita perlu membangun sistem politik yang lebih demokratis dan berkeadilan, sehingga kepentingan rakyat dapat lebih terwakili dan terlayani.
Untuk mengatasi tantangan ini, kita perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, kita dapat meningkatkan transparansi dalam proses politik, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, memperkuat lembaga independen yang mengawasi kegiatan partai politik, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), juga dapat meningkatkan akuntabilitas.
Namun, beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik tidaklah cukup untuk mengatasi tantangan oligarki. Mereka mungkin berpendapat bahwa perubahan sistem politik yang lebih fundamental diperlukan, seperti perubahan dalam sistem pemilihan umum atau perubahan dalam struktur kekuasaan politik. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan berbagai perspektif dan pendapat yang berbeda dalam membangun politik yang lebih demokratis dan berkeadilan.
Dalam menjalankan roda pemerintahan dan politik, etika politik dan ajaran agama harus dijadikan pedoman. Berbagai agama di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, memiliki ajaran yang menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan kasih sayang. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang mendorong umat Islam untuk berpartisipasi dalam proses politik dengan cara yang baik dan benar. Sementara itu, gereja-gereja di Indonesia juga telah mengeluarkan pernyataan yang mendorong umat Kristen untuk menjadi warga negara yang baik dan berpartisipasi dalam proses politik.
Dengan demikian, kita dapat menciptakan sistem politik yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Mari kita bekerja sama untuk membangun politik yang lebih demokratis dan berkeadilan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan pendapat yang berbeda, kita dapat menciptakan sistem politik yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Oleh Kefas Hervin Devananda (Romo Kefas), Jurnalis Pewarna Indonesia