Tulungagung,- Pasca peristiwa penggerudukan oleh Asosiasi Kepala Desa (AKD) di Pendopo, 24 Okt 2022 Kabupaten Tulungagung yang menimbulkan isu Genderuwo, membuat berbagai kalangan gerah.
Berbagai isu bergulir, mempertanyakan kapasitas ketua AKD yang dianggap tidak representative dan kontroversial.
Ketua Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia (LPK2HI), Sugeng Sutrisno menyayangkan sikap ketua AKD yang dianggap tidak mencerminkan seorang pemimpin. Ia menilai ungkapan Genderuwo di Pendopo tersebut justru blunder dan memalukan.
“Ungkapan seperti itu tidak layak diungkapkan oleh seseorang ketua AKD, mestinya Ia bisa mengayomi anggotanya dan membuat situasi kondusif. Bukan malah membuka jurang permusuhan,” ungkapnya, Selasa (25/10).
Ia menilai, penggerudukan masa AKD tersebut sebagai kepentingan pribadi dengan menumpangi para Kepala Desa. Bahkan, pengerahan masa itu tanpa mengirimkan surat resmi.
“Saya sudah menghadap Bupati menanyakan kasus Genderuwo itu. Beliau bilang cuma pemberitahuan lewat WhatsApp, dan bukan pengerahan masa seperti itu,” katanya.
Buntut dari penggerudukan tersebut diprediksi akan berbuntut panjang dan berliku, mengingat isu Genderuwo tersebut sudah menjadi bola liar dan konsumsi publik.
“Bagaimanapun juga AKD harusnya bersinergi dengan penegak hukum untuk bersama sama membangun Tulungagung yang kita cintai ini, bukan malah menghujatnya didepan umum,” ungkap Sugeng.
Sementara itu, Teguh Priono (bukan nama sebenarnya) salah satu kepala desa di lereng pegunungan Tulungagung, mengungkapkan kekesalannya.
Ia menganggap undangan yang Ia datangi telah disalah artikan.
“Sebenarnya kami enggan datang, cuma karena disuruh datang dan kumpul kami datang, walaupun sempat ragu ketika info bawa motor dan stempel untuk berkonvoi ke Kepolisian dan Kejaksaan. Kok seperti anak muda mau demo saja,” tuturnya.
Ditanya mengenai kemungkinan ketua AKD diganti, Teguh Priono mengaku harusnya begitu.
“Tindakan seperti itu tidak bisa dimaafkan, mestinya ya diganti saja ketua AKD itu agar polemik tidak berkepanjangan. Ketua AKD harusnya bisa menjadi wadah menampung aspirasi anggota dan menjadi tempat untuk bertukar pikiran serta mampu meredam isu isu tentang kepala desa,” pungkasnya. ( ST/ IW )