Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung. Langkah ini menambah daftar bank yang ditutup di Indonesia menjadi 17 sepanjang periode yang berakhir pada pertengahan November 2026.
BPR tersebut berlokasi di Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Pencabutan izin mengacu pada Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November 2026.
Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra menyatakan pencabutan izin merupakan bagian dari tindakan pengawasan untuk memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan di Padang dan dikutip dari keterangan resmi, Jumat (20/11/2026).
Sebelumnya, pada 4 November 2026, OJK juga mencabut izin usaha sebuah BPR di Sumatera Selatan. Pencabutan izin bukan langkah yang dilakukan begitu saja, melainkan hasil dari rangkaian prosedur dan mekanisme penyehatan terhadap bank bersangkutan.
Kronologi penyehatan sebelum izin dicabut
Berdasarkan penjelasan OJK, status BPR LPN Labuh Gunung sudah beberapa kali berubah. Berikut urutannya:
- 5 November 2025: OJK menetapkan BPR LPN Labuh Gunung berstatus BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berada di bawah 12 persen.
- 30 Oktober 2026: status naik menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR). OJK menilai pengurus dan pemegang saham sudah diberi waktu yang cukup untuk melakukan penyehatan, khususnya mengatasi masalah permodalan dan likuiditas.
- 10 November 2026: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan cara penanganan melalui likuidasi, lalu meminta OJK mencabut izin usaha. Keputusan itu tertuang dalam surat Nomor 157/ADK3/2026.
- 19 November 2026: OJK mencabut izin usaha sesuai Pasal 19 POJK, menindaklanjuti permintaan LPS.
Dasar status BDR adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Dalam kasus ini, pengurus dan pemegang saham dinilai tidak mampu menyehatkan kondisi BPR.
Mengapa rasio KPMM jadi penanda awal
KPMM adalah rasio yang membandingkan modal bank dengan aset tertimbang menurut risiko. Rasio ini menunjukkan seberapa besar bantalan modal yang tersedia untuk menyerap potensi kerugian.
Ketika KPMM berada di bawah ambang 12 persen, OJK menilai kapasitas bank menyerap risiko melemah. Status BDP memberi ruang bagi pengurus dan pemegang saham untuk menambah modal atau memperbaiki likuiditas. Bila upaya itu tidak berjalan, status berlanjut ke resolusi dan penanganan diserahkan ke LPS.
Bagi pelaku usaha yang memakai jasa BPR, urutan ini penting dipahami. Masalah permodalan bukan peristiwa yang muncul tiba-tiba, melainkan melalui tahapan yang terdokumentasi dan dapat dipantau lewat pengumuman resmi.
Apa artinya bagi nasabah dan pelaku UMKM
Setelah izin dicabut, LPS menjalankan fungsi penjaminan dan proses likuidasi sesuai undang-undang. Roni mengimbau nasabah BPR LPN Labuh Gunung untuk “tetap tenang” karena dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.
Batas nilai simpanan yang dijamin, syarat penjaminan, dan jadwal pembayaran klaim tidak diuraikan dalam keterangan tersebut. Karena itu, nasabah sebaiknya memverifikasi langsung ke kanal resmi LPS dan OJK, bukan bersandar pada informasi yang beredar di grup percakapan.
Untuk nasabah yang masih punya kewajiban kredit, status bank yang dilikuidasi tidak menghapus perjanjian utang. Penyelesaian administrasinya biasanya ditangani tim likuidasi, sehingga debitur perlu menyimpan bukti pembayaran dan menunggu arahan resmi.
Tips sebelum memilih BPR untuk simpanan atau modal usaha
- Cek daftar bank berizin. Pastikan nama bank tercantum di daftar resmi OJK. BPR yang berizin akan muncul lengkap dengan alamat kantor pusat.
- Pahami penjaminan simpanan. Pelajari ketentuan LPS soal simpanan yang dijamin, termasuk syarat suku bunga dan tata cara klaim.
- Baca perjanjian kredit secara utuh. Perhatikan suku bunga, biaya provisi, denda keterlambatan, dan jaminan yang diminta sebelum menandatangani.
- Pantau pengumuman regulator. Perubahan status bank diumumkan secara terbuka, sehingga pemilik usaha bisa lebih cepat menyiapkan langkah.
- Pisahkan rekening operasional dan dana cadangan. Menyebar dana di lebih dari satu bank berizin membantu menjaga arus kas usaha tetap berjalan.
Bagi UMKM, BPR berperan sebagai penyalur kredit skala kecil di daerah. Karena itu, memilih BPR yang sehat bukan sekadar soal bunga, tetapi juga soal keberlanjutan layanan dan keamanan dana usaha. Informasi resmi mengenai pencabutan izin, daftar bank, dan penjaminan simpanan dapat dicek di kanal OJK dan LPS.
Sumber berita: Sindikasi economy.okezone.com
Penulis berita: Andi Fauzan
Artikel ini dibuat dengan bantuan AI berdasarkan sumber berita di atas.

