Panas! DPP Klaim Bekukan AKPERSI Banten, Yudianto: Kami Sudah Mundur, Jangan Putarbalikkan Fakta
Banten, 6 April 2026 — Konflik internal Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Provinsi Banten kian memanas. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang mengumumkan pembekuan kepengurusan DPD Banten mendapat respons keras dari pihak eks pengurus.
Eks Ketua DPD AKPERSI Banten, Yudianto, C.BJ., C.ILJ., C.PLA, menegaskan bahwa narasi pembekuan yang disampaikan DPP tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Kami ini sudah mengundurkan diri. Jadi kalau sekarang muncul pernyataan pembekuan, itu seolah-olah kami masih aktif. Ini jelas memutarbalikkan fakta,” tegas Yudianto.
Ia menilai, keputusan mundur merupakan hak setiap individu dalam organisasi dan tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk pelanggaran.
“Kami punya hak untuk melanjutkan atau berhenti di organisasi mana pun. Itu hal yang wajar, bukan sesuatu yang harus dipelintir,” ujarnya.
Yudianto juga membantah tudingan bahwa roda organisasi selama kepemimpinannya tidak berjalan atau menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
“Selama kami menjabat, organisasi tetap berjalan. Kami menjalankan AD/ART dengan baik, kegiatan ada, komunikasi berjalan. Jadi kalau ada narasi yang menyebut sebaliknya, itu tidak benar,” katanya.
Terkait sorotan terhadap aktivitas Lembaga Bantuan Hukum (LBH), ia menegaskan bahwa hal tersebut justru merupakan bentuk kontribusi nyata organisasi kepada masyarakat dan insan pers.
“LBH itu bentuk kepedulian kami. Itu bukan penyimpangan, justru penguatan fungsi organisasi dalam melindungi jurnalis,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan klaim adanya investigasi yang dijadikan dasar pembekuan oleh DPP, karena menurutnya tidak pernah ada proses klarifikasi kepada pihaknya.
“Kalau memang ada investigasi, siapa yang datang ke kami? Siapa yang mengonfirmasi? Tidak pernah ada. Ini yang kami pertanyakan,” tegasnya.
Lebih jauh, Yudianto menyayangkan polemik yang berkembang justru melebar ke berbagai isu tanpa menyentuh akar persoalan utama, yakni dinamika internal pasca Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
“Masalah utamanya tidak pernah dibuka. Malah melebar ke pembekuan, LBH, dan lain-lain. Ini jadi bola panas yang tidak jelas arahnya,” ungkapnya.
Ia pun meminta semua pihak tidak menggiring opini publik dengan informasi yang tidak utuh.
“Jangan sampai fakta dipelintir dan publik menerima informasi yang tidak sebenarnya. Kami hanya ingin meluruskan,” pungkasnya.
Konflik ini kini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan terkait transparansi serta tata kelola organisasi, yang berpotensi memengaruhi kredibilitas AKPERSI sebagai organisasi pers.
Jurnalis: Romo Kefas
Editor: Tim Redaksi
About the Author
