Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi inklusi dan kesehatan keuangan nasional sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mendampingi Presiden menerima kunjungan Ratu Máxima, selaku UN Secretary General Special Advocate for the Financial Health, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan percepatan kepemilikan rekening bank sebagai kunci perluasan akses keuangan nasional. Pemerintah mendorong keterhubungan rumah tangga dengan sistem perbankan sebagai landasan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran dan peningkatan inklusi di seluruh daerah.
“Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan, serta menyampaikan bahwa dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, itu yang ada didorong untuk memiliki rekening dan kebijakan ini bertujuan untuk efektivitas dari penyaluran bantuan dan peningkatan inklusi keuangan,” ujar Airlangga.
Airlangga juga menjelaskan bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia yang mencapai 92,7 persen perlu terus diimbangi dengan penguatan literasi. Pemerintah melihat peningkatan pemahaman keuangan sebagai faktor penting, terutama ketika capaian literasi nasional telah berada di atas rata-rata negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).
“Inklusi keuangan di Indonesia sudah 92,7 persen, namun dari tingkat literasi baru 66,4. Namun angka 66,4 literasi ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD terkait literasi keuangannya dan Indonesia juga menyampaikan ada simpanan pelajar yang sudah mempunyai rekening sebesar 58 juta,” imbuh Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan untuk penguatan koordinasi lintas sektor dalam tata kelola kesehatan keuangan nasional. Dalam pertemuan bilateral dan tête-à-tête dengan Ratu Máxima, Presiden Prabowo mengusulkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan atau Financial Health Council.
“Bapak Presiden meminta agar dibentuk pembentukan Dewan Nasional Terkait Kesejahteraan Keuangan ataupun Financial Health ini, dan ini adalah untuk melengkapi atau menyempurnakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI),” ungkap Airlangga.
Inisiatif ini akan diperkuat dengan rencana penyediaan open data keuangan, penguatan edukasi publik, serta integrasi digital ID guna memperluas akses dan manfaat layanan keuangan.
“Didorong untuk adanya data yang secara terbuka tidak hanya untuk perbankan tetapi untuk para consumer perbankan juga. Terkait dengan knowledge, termasuk juga terkait dengan adanya digital ID, knowledge sharing juga terkait dengan pendalaman di sektor asuransi,” pungkas Airlangga.
Jurnalis: Vicken Highlanders
Editor: Romo Kefas
Sumber: BPMI Setpres
About the Author
