Sumenep, 28 Oktober 2025 – Pemadaman listrik kembali menghantui Pulau Raas, memicu amarah dan kekecewaan mendalam dari warganya. Forum Keluarga Masyarakat Raas (FKMR) tak lagi bisa menahan diri, melayangkan desakan keras agar PLN segera mengakhiri “drama” pemadaman listrik yang seolah tak berkesudahan ini.
Kegeraman FKMR mencapai puncaknya setelah PLN UID Jawa Timur UP3 Madura ULP Kepulauan Kangean mengeluarkan surat resmi bernomor 236/DIS.01.01/B04091100/2025, yang mengungkap bahwa dua mesin utama di PLTD Raas (mesin 2 dan mesin 4) kembali “batuk”. Akibatnya, daya listrik anjlok, memaksa PLN menerapkan pemadaman bergilir yang menyiksa warga setiap pukul 17.00–22.00 WIB.
Busairi, perwakilan FKMR, dengan nada berapi-api menyatakan, “Ini bukan lagi sekadar masalah teknis! Ini masalah tanggung jawab dan komitmen! PLN jangan cuma bisa minta maaf, tapi buktikan dengan tindakan nyata!”
FKMR menilai, pemadaman berulang ini adalah bukti nyata lemahnya manajemen dan perawatan mesin di PLTD Raas. Mereka menuntut PLN untuk melakukan pembenahan total, bukan sekadar “tambal sulam” yang hanya menunda masalah.
“Kalau mesinnya sudah tua dan sering rusak, ya ganti! Jangan biarkan kami terus hidup dalam kegelapan dan ketidakpastian,” tegas Busairi.
Tak hanya PLN, FKMR juga menyoroti tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sumenep. Mereka mendesak Pemkab untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PLTD Raas, dan memastikan pelayanan listrik di Raas sesuai dengan standar nasional.
“Warga Raas juga manusia! Kami berhak mendapatkan listrik yang layak dan berkelanjutan, sama seperti warga di daerah lain,” ujar Busairi dengan nada geram.
FKMR juga mengingatkan PLN dan Pemkab Sumenep tentang komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk pemerataan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mereka berharap, komitmen tersebut tidak hanya menjadi janji manis di atas kertas, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata.
“Presiden sudah jelas mengatakan akan menghadirkan keadilan pembangunan di seluruh Indonesia. Kami ingin melihat semangat itu diimplementasikan di Raas, dengan pelayanan listrik yang andal dan berkualitas,” kata Busairi.
Dalam surat resminya, Manager PLN ULP Kepulauan Kangean, Hairul Ismail, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Namun, bagi FKMR, permintaan maaf saja tidak cukup. Mereka menuntut bukti nyata berupa reformasi pelayanan kelistrikan yang lebih profesional dan berkeadilan.
“Kami tidak butuh penjelasan berulang. Kami butuh listrik! Pulau Raas berhak merasakan kehadiran negara secara utuh,” pungkas Busairi dengan nada penuh harap.
Masyarakat Raas kini menunggu, apakah PLN dan Pemkab Sumenep akan benar-benar berbenah, ataukah mereka akan terus menjadi korban dari “drama” pemadaman listrik yang tak berkesudahan ini.
Kontributor: Mubarak
About the Author
