Jakarta, 12 Januari 2026 — Ketua Umum Forum Komunikasi Santri Indonesia (FOKSI), Muhammad Natsir Sahib, menyayangkan pernyataan Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Rokhmin Dahuri yang dinilai cenderung spekulatif dan tidak berbasis data terkait tudingan terhadap Luhut Binsar Pandjaitan. FOKSI meminta para pejabat publik untuk menjaga etika berbicara dan tidak “asal bunyi” tanpa pijakan fakta yang kuat.
“Kami dari kalangan santri sangat menjunjung tinggi adab dan etika dalam berbicara, apalagi bagi seorang pejabat publik dan akademisi. Menuding tanpa dasar yang jelas kepada sosok yang telah mengabdikan hidupnya untuk bangsa adalah sikap yang tidak bijak,” tegas Natsir Sahib dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/1).
Natsir menilai tudingan yang kembali mengaitkan Luhut dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) merupakan narasi lama yang terus diulang tanpa pernah dibuktikan secara hukum. Menurutnya, hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Luhut bersalah atau menyalahgunakan kewenangan.
“Isu ini seperti lagu lama yang diputar ulang. Faktanya, tidak pernah ada putusan hukum yang menyatakan Pak Luhut bersalah. Justru rekam jejak beliau menunjukkan keberpihakan pada perlindungan lingkungan dan kepentingan rakyat, khususnya di kawasan Danau Toba,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejak era Presiden Abdurrahman Wahid, Luhut dikenal vokal menolak praktik-praktik yang merusak lingkungan. Bahkan, menurut FOKSI, Luhut secara terbuka mendorong agar lahan-lahan bermasalah dikembalikan untuk kepentingan rakyat serta pemulihan ekosistem melalui pendekatan pertanian berbasis teknologi.
Ketua Umum FOKSI juga menepis anggapan bahwa jabatan-jabatan strategis yang diemban Luhut selama ini merupakan bentuk ambisi pribadi. Menurutnya, jabatan tersebut justru dijalani sebagai amanah berat demi kepentingan negara.
“Banyak yang tidak tahu, sebenarnya Pak Luhut sudah ingin beristirahat. Namun karena diminta untuk membantu negara, beliau menerima tugas itu dengan rasa tanggung jawab, bukan demi kekuasaan atau materi, melainkan sebagai bakti kepada Merah Putih,” kata Natsir.
Di akhir pernyataannya, FOKSI mengingatkan agar ruang publik tidak dipenuhi prasangka yang berpotensi memecah belah bangsa. Ia menekankan pentingnya prinsip tabayyun atau verifikasi dalam setiap kritik yang disampaikan ke publik.
“Kritik harus berdiri di atas data dan fakta, bukan asumsi. Jangan sampai bangsa ini kehilangan fokus untuk maju hanya karena kegaduhan yang tidak berdasar. Santri Indonesia berdiri bersama pemimpin yang bekerja dengan hati, integritas, dan data,” pungkasnya.
Jurnalis: Romo Kefas
About the Author
