Maluku – GUBERNUR dan Wakil Gubernur Maluku H. Murad Ismail dan Barnabas Orno (MI-BO) saat ini telah menginjak 3 tahun kepemimpinan semenjak dilantik pada akhir April 2019 yang lalu.Banyak sekali tantangan dan dinamika yang telah dilalui sepanjang 3 tahun kepemimpinan, berikut plus-minusnya. Oleh karena itu perlu informasi yang mencerahkan kepada masyarakat terkait berbagai program dan capaian keberhasilan pembangunan selama tiga tahun berjalan.
Hal tersebut sangat penting untuk menghindari bias informasi akibat opini-opini liar yang sengaja diciptakan oleh pihak-pihat tertentu dengan tendensi politik yang bertujuan membangun distrust, menjatuhkan citra, dan melemahkan dukungan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Di samping itu evaluasi ini juga penting sebagai poin refleksi, proyeksi, dan penguatan langkah-langkah strategis ke depan yang tentunya harus selalu konsisten pada pencapaian visi pembangunan daerah 2019-2024, yakni Maluku yang terkelola secara jujur, bersih, dan melayani; terjamin dalam kesejahteraan; dan berdaulat atas gugusan kepulauan.
Perlu diketahui bahwa saat Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik pada tanggal 24 April 2019, proses perencanaan dan anggaran pembangunan tahunan sudah berjalan, dimana yang bisa dilakukan pemerintahan baru hanyalah sekedar penyesuaianpenyesuaian terbatas guna menjaga efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan pada pemerintahan sebelumnya.
Praktis dokumen RPJMD 2019-2014 maupun dokumen perencanaan lainnya baru bisa dibahas dan dikonsolidasikan pada paruh terakhir 2019. Di saat bersamaan, pada tanggal 26 September 2019 atau baru sekitar 5 bulan pemerintahan berjalan, yang mana masih dalam suasana pembenahan dan penyesuaian sana-sini, Maluku dikejutkan dengan Gempa Bumi bermagnitudo 6,5, disusul 5.100 kali gempa susulan yang sangat mencekam hingga akhir tahun 2019. Kejadian tersebut diakui cukup berdampak bagi perekonomian, kehidupan sosial, dan suasana kejiwaaan masyarakat. Pemerintah provinsi Maluku sendiri dalam hal ini dituntut harus bisa memecah fokus dan memusatkan konsentrasi pada agenda-agenda mitigasi serta pemulihan fisik dan psikis pasca bencana.
Sesuatu yang tentu saja tidak mudah di tengah begitu banyaknya kebutuhan pembangunan, terbatasnya kapasitas fiskal, serta kendala geografis wilayah Maluku yang kepulauan. Meskipun begitu, namun pada tahun 2019 Pemprov Maluku tetap menghasilkan kinerja yang cukup baik. Diantaranya adalah diperolehnya opini pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), setelah pada tahun 2018 hanya mendapatkan predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Sementara perkembangan indikator makroekonomi juga mencatat angka yang cukup menggembirakan di tahun 2019. Tingkat kemiskinan turun dari 17,85 persen pada september 2018 menjadi 17,65 persen di
September 2019. Tingkat Pengangguran Terbuka juga turun dari 6,95 persen pada Agustus 2018 menjadi 6,69 persen di Agustus 2019. Demikian pula angka ketimpangan (Gini ratio) yang juga turun dari 0,326 pada September 2018 menjadi 0,320 pada September 2019.
Di saat bersamaan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku juga tercatat makin membaik, yakni naik dari 68,87 pada tahun 2018 menjadi 69,45 di tahun 2019. Sementara angka inflasi pada tahun 2019 relatif terkontrol di angka 2,04 persen, lebih rendah dibanding inflasi tahun sebelumnya yang sebesar 3,53 persen.
Memang diakui pertumbuhan ekonomi 2019 mengalami sedikit penurunan dari 5,91 persen menjadi 5,41 persen atau turun 0,5 poin. Namun harus disadari bahwa pada tahun 2019, secara keseluruhan perekonomian global memang sedang merosot yakni hanya tumbuh sebesar 2,3 persen akibat perang dagang berkepanjangan yang memicu ketidakpastian ekonomi saat itu.
Akibatnya pertumbuhan ekonomi nasional 2019 juga turun menjadi 4,98 persen. Jadi bagaimanapun pertumbuhan ekonomi Maluku 2019 yang sebesar 5,41 persen masih berada di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 4,98 persen. Secara kualitatif dapat dikatakan bahwa capaian ini sebenarnya merupakan prestasi tersendiri, mengingat pemerintah provinsi pada saat itu juga sedang diperhadapkan dengan sejumlah keterbatasan dan tantangan cukup berat sepanjang tahun 2019 sebagaimana yang sudah diuraikan di atas.
Selanjutnya pada tahun 2020 adalah tahun terberat bagi dunia perekonomian akibat adanya pandemi Covid-19. Perekonomian di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia mengalami kontraksi hebat diikuti meningkatnya pengangguran dan kemiskinan di mana-mana. Secara nasional Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,07 persen, dan tingkat kemiksinan meningkat sebesar 10,19% atau naik 0,97 poin dari September 2019.
Demikian juga tingkat pengangguran terbuka secara nasional juga mengalami peningkatan 1.84 poin menjadi 7,07 persen di tahun 2020. Singkatnya, hampir semua indikator ekonomi dan kesejahteraan
mengalami perlambatan . Bagaimana dengan Maluku? Maluku juga tentu saja mengalami hal serupa sebagaimana juga provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.
Namun kontraksi perekonomian Maluku yang terjadi tercatat tidak terlalu dalam. Jika Nasional mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen, maka pertumbuhan ekonomi Maluku hanya terkontraksi sebesar -0,92 persen.Tahun 2021 menjadi titik balik pemulihan bagi perekonomian global maupun nasional, tidak terkecuali perekonomian Maluku. Data statistik memperlihatkan bahwa pada tahun 2021 hampir semua capaian indikator makroekonomi Maluku menunjukkan perbaikan yang berarti.
Tingkat Kemiskinan di Maluku tercatat mengalami penurunan sangat signifikan dari 17,99 persen pada september 2020 menjadi 16,30 persen pada September 2021 atau menurun sebesar -1,69 persen. Penurunan ini merupakan yang tertinggi di Indonesia, dimana untuk rata-rata nasional, tingkat kemiskinan pada tahun 2021 hanya turun sebesar -0,48 persen. Angka kedalaman kemiskinan (P1) juga menurun dari 3,76 persen pada September 2020 menjadi 3,49 persen pada September 2021, demikian pula angka keparahan kemiskinan (P2) juga tercatat mengalami penurunan yang berarti dari 1,18 persen di September 2020 menjadi 1,06 persen pada september 2021.
Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin Maluku yang berhasil keluar dari jurang kemiskinan adalah sebanyak 27.430 orang, dimana hampir semuanya bermukim di pedesaan, yakni 26.590 orang atau 97 persen. Capaian ini telah menyebabkan selisih tingkat kemiskinan Maluku dengan Provinsi Aceh (peringkat 5 termiskin) hanya sebesar 0,77 persen, dan selisih dengan Provinsi Gorontalo (peringkat 6 termiskin) hanya sebesar 0,89 persen. Jika capaian tersebut konsisten serta outlook perekonomian ke depan berjalan sesuai asumsi, maka dalam 1-2 tahun lagi Maluku sangat berpeluang untuk keluar dari peringkat 4 termiskin, dan secara gradual bergeser ke peringkat 5 atau 6.
Turunnya angka kemiskinan ini setidaknya mencerminkan bahwa program pembangunan dan pemulihan ekonomi Maluku sejauh ini berlangsung cukup baik dan tepat sasaran.
Hal tersebut tidak berlebihan mengingat bukan hanya kemiskinan, tapi hampir semua indikator makroekonomi Maluku juga memperlihatkan kinerja yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2021 sebesar 5,33 persen (yoy). Angkai ni lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,02 persen. Capaian petumbuhan triwulanI V tersebut menyebabkan secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Maluku tahun 2021 mencapai angka positif sebesar 3,04 persen, dimana pada tahun sebelumnya
pertumbuhan ekonomi Maluku harus mengalami kontraksi akibat covid.
Kinerja ekonomi Maluku pada tahun 2021 juga terlihat pada turunnya angka pengangguran yakni sebesar 6,93 persen, atau turun -0,64 persen dibanding tahun 2020 yang sebesar 7,57 persen. Demikian pula indikator pemerataan pembangunan yang semakin merata ditunjukkan oleh angka ketimpangan atau koefisien Gini Rasio yang menurun dari 0,326 pada tahun 2020 menjadi 0,316 pada tahun 2021, lebih rendah di bawah rata-rata ketimpangan nasional yang sebesar 0,381. Di saat yang sama indikator pembangunan SDM yakni indeks pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari 69,49 pada tahun 2020 menjadi 69,71 pada tahun 2021, dimana peningkatan tersebut terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang, hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak.
Satu capaian penting lainnya yang harus diketahui adalah terkait indikator pembangunan desa yakni Indeks Desa Membangun (IDM) yang dipublikasikan oleh Kementerian Desa PDTT, dimana pada tahun 2021 angka IDM Maluku tercatat meningkat signifikan dari 0,57 menjadi 0,63. Peningkatan tersebut mengangkat posisi Maluku dari peringkat 4 terendah menjadi peringkat 9, serta langsung merubah status pembangunan desa di Maluku dari kategori “Tertinggal” menjadi kategori “berkembang”.
Capaian ini linear dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan di tagun 2021, mengingat
mayoritas orang miskin Maluku memang bermukim di wilayah perdesaan. Capaian keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut bagaimanapun tak terlepas dari terlaksananya berbagai agenda percepatan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Maluku yang cukup intens dilakukan.
Sejumlah lompatan dan inovasi telah dilakukan Pemprov Maluku yang mengarah pada peningkatan daya beli masyarakat, penguatan UMKM; reformasi birokrasi dan layanan publik; penguatan kerjasama bisnis lintas daerah baik untuk skema B to B, maupun public-private partnership (PPP); penguatan ekspektasi, promosi, dan bargaining daerah diikuti penguatan ke arah implementasi sejumlah proyek strategis nasional; serta pengembangan implementasi skema penanggulangan kemiskinan Maluku terintegrasi, yang bertajuk “Rumah Basudara Sejahtera” (RBS), “Mari Bangun Desa” (MABES Maluku), serta didukung oleh pelaksanaan program “Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu” (TEKAD).
Terkait dengan penguatan UMKM, pemerintah provinsi Maluku telah mendorong peningkatan produksi, penguatan daya saing, dan perluasan pasar bagi produk-produk UMKM. Beberapa agenda yang telah dilakukan antara lain pembukaan spot-spot/ outlet penjualan produk UMKM di mall, minimarket, bandara, kantor-kantor pemerintah, dan sejumlah titik strategis; mengoptimalkan pemanfaatan dana CSR BUMN untuk pengembangan UMKM melalui skema PPP, melakukan pembinaan standarisasi bagi produk-produk UMKM, dan transformasi platform digital, serta pelaksanaan Maluku Baileo Exhibition dan forum investasi di Kota Makasar Sulawesi Selatan.
Sementara terkait peningkatan investasi, pemerintah provinsi juga aktif melakukan komunikasi dengan sejumlah investor yang bereputasi baik pada tingkat nasional maupun global, dimana penguatan SDM, infrastruktur, dan konektifitas merupakan prasyarat
penting yang menjadi prioritas. Bersamaan dengan program peningkatan investasi dan penguatan UMKM tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku juga intens mendorong terlaksananya ekspor langsung dari Maluku untuk pertama kalinya, antara lain ekspor biji pala langsung dari pelabuhan Yos Sudarso Ambon menuju pasar Eropa dan China, Ekspor komoditi Damar juga langsung dari Pelabuhan Yos Sudarso ke Banglades, serta ekspor tuna langsung melalui Bandara Pattimura ke Bandara Narita Jepang.
Kegiatan ekspor langsung masih terus berlangsung hingga memasuki tahun 2022.Koordinasi intensif juga dilakukan dengan pemerintah pusat terkait realisasi sejumlah proyek strategis nasional di bidang perikanan, pariwisata, pangan, dan energi yang diharapkan dapat memicu ekspektasi positif terkait multiplier effect dan spill-over pada berbagai sektor usaha. Wacana Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang sebenarnya telah stagnan sejak dicanangkan tahun 2010, kembali menyeruak setelah Gubernur Maluku
menyurati Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 7 April 2020. Perjuangan Pemprov Maluku di bawah kepemimpinan MI-BO telah mampu meyakinkan pemerintah pusat untuk segera merealisasikan LIN, agar sumberdaya perikanan dan kelautan yang besar ini dapat dikelola secara optimal dan membawa kemanfaatan yang besar bagi masyarakat Maluku dan juga Indonesia. Hasilnya pada tahun 2020 pemerintah pusat memutuskan untuk segera mengimplementasikan LIN Maluku disertai dengan rencana pembangunan Ambon New Port (ANP). Kendati sempat terkendala oleh masalah-masalah yang sifatnya teknis, namun progres LIN terus berjalan, dan saat ini sudah sampai pada tahap penyiapan draft Peraturan Presiden (Perpres).
Demikian pula gonjang-ganjing soal PI 10 persen pengelolaan Blok Masela yang sebelumnya sempat diperebutkan oleh provinsi lain, namun melalui koordinasi yang efektif kini hak pengelolaan PI 10 persen telah final menjadi milik Pemprov Maluku. Sebagai tindak lanjutnya, Pemprov Maluku juga telah mendirikan BUMD PT Maluku Energi Abadi (Perseroda) untuk mengelola PI 10 persen atas tiga Wilayah Kerja Migas yaitu WK Bula, WK Seram Non Bula, dan WK Blok Masela. Dimana saat ini PT MEA sedang mengembangkan potensi Gas Lofin di Pulau Seram untuk program gasifikasi pembangkit listrik setara 100 MW di Maluku, dan program ini oleh kementerian ESDM telah dimasukkan dalam dokumen RUPTL PLN 2021-2030. Disamping itu juga akan dikembangkan program jaringan gas bumi (jargas) untuk rumahtangga di Maluku secara bertahap, dimana tahap I direncanakan mulai berjalan pada bulan September tahun 2023.
Agenda-agenda percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah juga senantiasa diikuti dengan penegasan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik sesuai standarisasi nasional. Hal tersebut ditandai dengan penandatangan MoU antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk pembinaan standarisasi manajemen birokrasi, serta penerapan smart office dan aplikasi e-perda. Hasilnya pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Maluku mendapatkan sejumlah penghargaan diantaranya penilaian “sangat baik” untuk kinerja pelayanan satu pintu, serta penghargaan atas penerapan SNI dan ISO untuk 3 kategori ISO yaitu sistem manajemen mutu (ISO-9001), anti penyuapan (ISO-37001), dan manajemen organisasi pendidikan (ISO-21001), dimana hal ini merupakan yang pertama di Indonesia. Disamping itu selama 3 tahun berturut-turut yakni 2019-2021 Pemerintah Provinsi Maluku selalu memperoleh opini WTP dari BPK RI yang menunjukkan tingginya akuntabiltas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Maluku juga meraih penghargaan Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik 2021 dari Ombudsman RI untuk kategori Pemerintah Provinsi.
Sebelumnya pada tahun 2020 pemerintah Provinsi Maluku juga mendapatkan penghargaan dari Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pemerintah daerah yang memiliki Sistem Informasi Terbaik, bersama dengan dua provinsi lainnya yakni Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah.Uraian-uraian di atas menggambarkan dengan sangat jelas bahwa pemerintah provinsi Maluku di bawah kepemimpinan MI-BO dalam 3 tahun ini telah bekerja maksimal dan menghasilkan begitu banyak capaian. Kendati melewati tahun-tahun yang cukup berat karena diperhadapkan pada sejumlah keterbatasan, musibah gempa dan Covid yang begitu menyita banyak energi, serta tantangan kewilayahan yang memang tidak mudah, namun pemerintah provinsi Maluku dalam 3 tahun ini tetap survive, dan bahkan menghasilkan kinerja yang patut dibanggakan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Secara kuantitatif telah tergambar dalam uraian data-data statistik di atas yang memperlihatkan kemajuan-kemajuan penting yang cukup impresif dalam 3 tahun terakhir. Jika ada pengamat yang tidak bisa melihat hal tersebut, berarti daya analitis serta kemampuannya dalam membaca dan menerjemahkan data-data statistik patut dipertanyakan.
Demikian Pers rilis ini disampaikan Semoga dapat menjadi sumber informasi yang berimbang dan mencerahkan bagi seluruh rakyat Maluku, agar tidak
mudah terhasut dan hanyut oleh opini-opini liar yang tidak berdasar.(Ricardo Rj Palijama)
Sumber : Hadi Basalamah, SE, MM (Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Maluku)
About the Author
