Skandal Dinas Pendidikan Sampang: GASI Bongkar Dugaan Korupsi Proyek yang Bikin Meradang!

Skandal Dinas Pendidikan Sampang: GASI Bongkar Dugaan Korupsi Proyek yang Bikin Meradang!

Spread the love

RAB “Kembar”, Konsultan Siluman, hingga “Dalang” di Balik Layar: Aroma Korupsi Menguar di Perencanaan Proyek Fisik!

Sampang – Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI) kembali mengguncang Kabupaten Sampang dengan mengungkap dugaan praktik “main mata” dalam proses perencanaan sejumlah proyek fisik di lingkungan Dinas Pendidikan. Sorotan ini disampaikan pada 26 November 2025, memicu pertanyaan besar: Apakah ada oknum yang sengaja memanfaatkan anggaran pendidikan untuk kepentingan pribadi?

Setelah melakukan investigasi mendalam, GASI menemukan indikasi kuat adanya monopoli dan penyimpangan yang berpotensi merugikan negara. Ketua GASI, Achmad Rifa’i, dengan nada berapi-api mengungkapkan adanya pola yang tidak wajar dalam penyusunan dokumen perencanaan, termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis pada beberapa paket pekerjaan.

“Sejumlah RAB memiliki struktur, format, dan volume yang hampir identik. Ini sangat mencurigakan! Dari penelusuran kami, ada informasi mengenai lokasi proyek yang diduga belum pernah disurvei secara fisik, namun dokumennya terlihat seolah sudah lengkap,” ujarnya dengan nada geram.

Rifa’i menduga kuat adanya praktik copy paste dalam penyusunan dokumen, sehingga mengabaikan kondisi teknis lapangan yang sebenarnya. “Perencanaan itu seharusnya berbasis kondisi lapangan, bukan asal comot! Kalau semua RAB strukturnya sama, ini jelas ada yang tidak beres,” tegasnya.

GASI juga menyoroti dugaan penggunaan badan usaha atau konsultan perencana “siluman” yang tidak sesuai ketentuan. Beberapa nama CV tercantum sebagai penyusun dokumen, namun disinyalir hanya dipinjam namanya saja.

“Kami mendapat informasi bahwa sejumlah CV hanya dipinjam namanya. Ini jelas melanggar aturan jasa konstruksi dan bisa membuat pertanggungjawaban teknis menjadi tidak jelas. Siapa yang mau bertanggung jawab kalau terjadi masalah di kemudian hari?” tanya Rifa’i dengan nada sinis.

Yang lebih mencengangkan, GASI mengungkap adanya informasi mengenai “dalang” di balik layar yang diduga memiliki pengaruh kuat dalam proses penentuan arah penyusunan perencanaan proyek di Dinas Pendidikan. Figur ini disebut memiliki kedekatan dengan oknum pejabat daerah, sehingga memunculkan dugaan intervensi dan konflik kepentingan.

“Penugasan konsultan dan penyusunan dokumen diduga tidak sepenuhnya berjalan secara teknis, melainkan diarahkan oleh pihak tertentu. Ini jelas mengurangi independensi perencanaan dan membuka celah untuk praktik korupsi,” jelasnya.

Seorang sumber internal di salah satu CV pemenang, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena takut akan adanya ancaman, membenarkan adanya praktik penyusunan dokumen yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Ia bahkan menyebutkan bahwa sebagian dokumen perencanaan tidak disusun oleh staf teknis dinas maupun konsultan resmi, melainkan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi.

“Kami di internal sebenarnya sudah lama melihat adanya kejanggalan. Ada beberapa dokumen yang diberikan begitu saja untuk ditandatangani. Staf teknis tidak selalu dilibatkan penuh, dan beberapa konsultan hanya bersifat formalitas,” ujarnya dengan nada getir.

Sumber tersebut juga menambahkan bahwa arahan mengenai pihak yang harus mengerjakan perencanaan kerap datang dari luar dinas. “Tidak jarang ada instruksi agar perencanaan melewati pihak tertentu. Kami hanya bisa pasrah, tapi hati nurani kami menjerit,” tambahnya.

Dengan mengantongi bukti awal berupa kesaksian internal, salinan RAB dan gambar teknis, serta hasil pengecekan lapangan pada beberapa titik, GASI siap menyeret kasus ini ke ranah hukum.

“Kami akan segera mengajukan laporan resmi ke Ombudsman RI. Dugaan penyimpangan ini terjadi pada level perencanaan, sehingga membutuhkan evaluasi administrasi secara menyeluruh. Kami tidak akan tinggal diam!” tegas Rifa’i.

GASI mendesak Pemkab Sampang untuk segera melakukan penelusuran internal dan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam praktik “main mata” ini. Jangan sampai anggaran pendidikan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru dikorupsi oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab!

TIM

error: Content is protected !!